Kemendes Sambut Baik Program Kampus Merdeka

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya menyambut baik program Kampus Merdeka yang akan diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Kementerian Desa menyambut baik dan akan menindaklanjuti program Kampus Merdeka untuk membahas secara detail," ujar Halim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/1).

Melalui program Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan pilihan selama tiga semester dan minimal dua semester untuk bisa mengambil program di luar kampus. Misalnya magang di NGO, kerja sama riset, atau magang kerja untuk mendampingi kepala desa.

Dalam hal ini, selama satu semester tetap dihitung 20 SKS, sehingga mahasiswa diperbolehkan memilih tetap kuliah atau mengganti kurikulum dengan cara praktik kerja di lapangan.

Sebelumnya, Halim melakukan pertemuan dengan Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan-permasalahan desa di bidang pendidikan. Salah satunya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa, yang sebagian besar belum memperoleh gelar sarjana.

“Jabatan kepala desa maksimal tiga kali dan satu periode 6 tahun. Seorang kepala desa yang baik, bisa menjabat selama 18 tahun, dan masih banyak mereka belum sarjana,” kata Halim.

Terkait hal tersebut, Halim berharap terdapat suatu model pemberian penghargaan terhadap kepala desa atas jasanya yang telah memberikan dedikasi tinggi terhadap pembangunan desa. Penghargaan tersebut, menurutnya, bisa diberikan dari sektor pendidikan.

“Diharapkan ada model pemberian penghargaan terhadap kepala desa yang sudah mempunyai prestasi dalam menjabat. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan gelar sarjana dengan cara mengkonversi pengalaman menjadi kepala desa dengan angka kredit di kampus-kampus,” terang dia.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang ketersediaan guru PAUD di sejumlah daerah, yang mana sekitar 40.000 PAUD yang terbangun dan tersebar di sejumlah daerah masih memiliki masalah terkait ketersediaan guru.

“Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membantu terkait pengadaan guru PAUD."

Di samping itu, Abdul Halim juga mengusulkan untuk mengganti skripsi dengan kerja praktik lapangan selama empat bulan, dengan memberikan pendampingan terhadap pembangunan di desa. (Ant)