Kemenkeu, BI, OJK, Bikin Forum Koordinasi Biayai Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, beserta Ketua Otoritas Jasa Keuangan, menanda tangani nota kesepahamanan membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang bertujuan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pendalaman pasar keuangan memiliki peran dalam membiayai pembangunan di Indonesia. kondisi hari ini pasar modal Indonesia belum optimal, dimana dana deposito juga masih relatif rendah, 40,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Kita masih jauh tertinggal dari negara Singapura yang saat ini depositonya sudah mencapai 137 persen terhadap PDB. Malaysia 94 persen bahkan Filipina 55 persen," kata dia usai penanda tanganan MoU oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta pada hari Jumat (8/4).

Dia juga mengatakan jumlah tranksaksi di pasar modal masih rendah jika dibandingkan dengan PDB. Besaran nilai pasar saham Indonesia hanya 45,2 persen sedangkan Thailand 104 persen dan Malaysia 156 persen. Melihat kondisi tersebut, keberadaan pasar keuangan yang dalam aktif, likuid dan efisen merupakan salah satu faktor penting meningkat kepastian dana bagi pembangunan di Indonesia.

"Melalui MoU ini kami akan membentuk strategi yang kongkrit untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga pembangunan Indonesia dapat terwujud," kata dia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad, mengatakan pendalaman pasar keuangan harus dilakukan dengan baik sehingga tujuannya bukan hanya pembiayaan pembangunan nasional tetapi bisa meningkatkan  efisensi, likuiditas yang sangat diperlukan di Industri keuangan nasional.

"Satu tanda bahwa negara akan maju ditandai dengan semakin tingginya pendalam pasar keuangan sehingga peranan pembiayaan dari perbankkan akan semakin besar dan ini merupakan contoh negara maju," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan pihaknya berharap melalui koordinasi ini Indonesia nanti akan mampu menjadi pasar keuangan dunia sehingga Indonesia memiliki dana dalam pembangunan nasional.

"Selama ini biaya pembangunan masih mengandalkan perbankan hingga 72 persen. Koordinasi ini juga nantinya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijak fiskal dan transmisi moneter serta meningkan instrumen bagi likuditas dan pengelolaan risiko," kata dia. 

Editor : Eben E. Siadari