Kemenko Maritim Gelar Rakor Bahas Proyek Listrik 35.000 MW

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake (kedua kanan), Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kiri), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) dan Commercial Counselor Foreign Commercial Service US Embassy Rosemary (kedua kiri) usai Penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Power Working Group antara Indonesia-Amerika Serikat di kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (2/9). Kerjasama tersebut merupakan upaya untuk mencapai target proyek 35.000 MW serta sebagai sarana untuk memfasilitasi kerjasama pihak swasta Indonesia dengan Amerika Serikat dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menggelar rapat koordinasi terkait beberapa pembahasan di antaranya adalah proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Menurut Humas Kemenko Maritim, rapat tersebut diadakan di kantor Kemenko Maritim Jalan M.H Thamrin hari Senin (7/9) pagi. Beberapa pokok pembicaraan yang akan di bahas adalah pembangunan dan revitalisasi kilang minyak, pengolahan dan pemurnian mineral dan rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Hingga siang ini telah hadir di Kantor Kemenko Maritim adalah Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral Rizal Ramli sempat mengungkapkan perbedaan pandangannya terkait rencana pembangunan listrik 35.000 megawatt.

Menurut dia, proyek tersebut tidak realistis.

"Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi tapi capainya susah, supaya kita realistis." ujar Rizal Ramli seperti yang dikutip dari kompas.com di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, hari Kamis (13/8).

Kemudian, rencana itu masih ditambah lagi dengan sisa target pembangunan listrik sebesar 7.000 megawatt peninggalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga total proyek pembangunan listrik di Indonesia mencapai 42.000 megawatt.

Dengan rencana sebesar itu PLN diniliai tidak bisa lagi mendanai seluruh proyek tersebut. Oleh karena itu, kata dia, pilihannya adalah menggunakan dana swasta nasional dan asing.