Loading...
EKONOMI
Penulis: Dewasasri M Wardani 15:21 WIB | Kamis, 22 Januari 2015

Kemenpupera-KKP Koordinasi Bangun Irigasi Tambak Garam

Kemenpupera-KKP koordinasi bangun irigasi tambak garam. (Foto : pu.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah berkoordinasi untuk membangun irigasi tambak garam di sejumlah daerah di Tanah Air.

“Saat ini sudah dibuat pilot project (proyek rintisan) di daerah Cirebon dan Indramayu, yang sudah dalam tahap penyelesaian,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kemenpupera Mudjiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/1).

Mudjiadi mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan di kedua lokasi tersebut adalah sekitar Rp 200 miliar dan dapat meningkat pada masa mendatang.

Saat ini, pihak Kemenpupera dengan pihak KKP juga, telah membahas mengenai lokasi pengerjaan, sehingga jaringan irigasi itu benar-benar dapat menyalurkan air garam menuju tambak.

Selain itu, lanjutnya, hal itu juga dinilai bakal membantu proses produksi, dan juga alur distribusi yang pada akhirnya juga bakal membantu pencapaian swasembada garam.

Sebelumnya, KKP juga telah membuat peta jalan untuk mencapai swasembada garam yang ditargetkan bakal tercapai pada akhir tahun 2015.

“Kami sudah buat roadmap (peta jalan), sehingga swasembada garam tidak mustahil dengan beberapa catatan, seperti masalah tanah di Teluk Kupang, sertifikasi lahan rakyat dan rehabilitasi dan irigasi garam,” kata Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/1).

Sudirman menuturkan, masalah pembebasan lahan di kawasan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus segera diselesaikan agar investasi oleh dua perusahaan yakni PT Cheetham Salt Indonesia dan PT Garam bisa segera terealisasi.

Selain itu, tambah Sudirman, pihaknya juga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera melakukan sertifikasi lahan rakyat di 42 kabupaten di Indonesia.

Menurut dia, sertifikasi tambak garam penting dilakukan agar terbebas dari kemungkinan konversi lahan.

“Tambak garam agar masuk RT/RW kabupaten kota agar eksplisit untuk garam. Ini bisa jadi kunci kemungkinan kena konversi lahan garam. Saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Agraria dan beliau komitmen untuk segera melakukan hal tersebut,” katanya.

Langkah terakhir, lanjut Sudirman, adalah meminta kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera melakukan rehabilitasi saluran irigasi tambak garam. (Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home