Kementerian Agraria Jadikan Bali Contoh Toleransi Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan (kiri) mengukuhkan pengurus pusat Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (Kapti) Agraria 2015-2020 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (8/8). Ferry Mursyidan Baldan berharap ikatan alumni tersebut menjadi energi baru dan lebih produktif bagi kementerian dan harus bisa menjadi energi yang menentukan baik atau tidaknya kinerja Kementerian Agraria. (Foto: Antara)

DENPASAR, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadikan Provinsi Bali sebagai percontohan toleransi dalam menyelesaikan persoalan pertanahan bagi daerah lain.

"(Kementerian ATR/BPN) ingin contoh yang baik dalam membangun toleransi dan kedamaian kehidupan masyarakat di Bali," kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Denpasar, hari Sabtu (15/8).

Ferry hadir pada acara penyerahan sertifikat legalisasi masyarakat dan aset Pemerintah Provinsi Bali didampingi Gubernur I Made Mangku Pastika.

Ferry menyatakan, pihaknya mendorong penyelesaian sengketa lahan tanah dan bangunan melalui proses mediasi.

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi II DPR itu menambahkan penyelesaian sengketa lahan tanah atau bangunan di Bali tidak dapat dilakukan hanya dari aspek legal.

"(Jika diselesaikan secara legal) akan timbul masalah maka kita akan pending dan status quokan tidak peduli itu siapa agar Bali tetap damai dan tentram," tegasnya.

Ia mengisahkan dirinya pernah didatangi pengurus dewan masjid yang dilarang membangun tempat ibadah berdekatan dengan lokasi wisata.

Selanjutnya, Ferry mendatangi pihak terkait termasuk pemerintah daerah setempat maupun pengusaha untuk mencari lahan pengganti dengan nilai yang sama untuk dibangun mesjid.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Fatimah Saleh menyebutkan target sertifikasi lahan tanah/bangunan milik masyarakat pada 2015 melalui Program Nasional (Prona) mencapai lebih dari 19.600 bidang yang telah diselesaikan hingga Agustus 2015 sekitar 11.870 bidang.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali juga membantu sertifikasi aset milik Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 10 bidang.

"Sisanya ditargetkan selesai pada akhir 2015," tutur Fatimah.

Fatimah berharap penyelesaian aset pertanahan milik masyarakat akan membuka akes kredit untuk meningkat taraf hidup.

Bagi pemerintah daerah juga akan menjadi simbol tertib administrasi dan menghindari sengketa klaim milik pribadi.

Sementara itu, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN setempat terkait beberapa program pertanahan.

Beberapa program yang telah berjalan antara lain sertifikasi tempat ibadah, pemetaan tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa lahan, serta sertifikasi aset milik Pemprov Bali.

Pastika menyebutkan lahan yang telah dilegalisasikan seluas 18,5 juta meter persegi atau 4.254 bidang dari total 19,2 juta meter persegi lahan atau 4.340 bidang lahan. (Ant)