Kementerian PPPA Gandeng Dewan Adat Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng Dewan Adat Papua untuk menyukseskan sejumlah program-program strategis.

"Telah dirumuskan langkah bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kementerian PPPA dan Dewan Adat Papua tentang sejumlah program terkait perempuan dan anak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise melalui siaran pers di Jakarta, hari Rabu (10/8).

Sebelumnya, KPPPA melakukan kegiatan dengar pendapat bersama masyarakat adat Papua terkait isu perempuan dan anak.

Kesepakatan yang dimaksud, antara lain, Dewan Adat Papua sepakat mendukung pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tanah Papua.

Kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas khususnya masyarakat adat Papua, tentang isu-isu penting pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ketiga, memperdalam dan memperluas pelaksanaan kegiatan¿kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjangkau semua wilayah adat.

Keempat, mencari cara terbaik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala untuk mengetahui kemajuan yang dicapai.

Keenam, meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimulai tahun 2016.

Ketujuh, mengadakan pertemuan kembali pada tahun 2017 di Wamena, Papua.

Kesepakatan bersama tersebut akan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Pelaksanaan dengar pendapat masyarakat adat Papua ini pertama kali terjadi dan sudah dinantikan sejak bertahun-tahun lamanya, semoga menjadi momentum bersejarah serta membawa semangat persatuan dan kesatuan kita dalam membangun kesejahteraan di tanah Papua dan Indonesia," kata Yohana. (Ant)