Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Kurang Sigap

SATUHARAPAN.COM – Harga beras mulai merangkak naik di awal Februari. Prof Dr Ir Masyhuri, dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), peraih Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 untuk kategori peneliti di bidang pelayanan ketahanan pangan, menganggap kondisi itu peristiwa rutin tahunan.

“Tanpa ada intervensi pemerintah, stok di pasaran (produsen dan pedagang) normalnya berkurang, tapi bisa diperkurang lagi kalau pedagang menahan stok, lalu menjual pada saat puncak harga untuk mendapat keuntungan setinggi-tingginya,” kata Masyhuri kepada satuharapan.com, Selasa (24/2).

Dalam kondisi seperti itulah, menurut pendapat Masyhuri, seharusnya ada intervensi pemerintah untuk mengadakan operasi pasar. Pemerintah, dalam hal ini, Bulog, mengeluarkan stok di pasar, sehingga harga beras turun. “Tampaknya pemerintah kurang sigap dalam operasi pasar,” kata Masyhuri, yang pada 2000 – 2001 melakukan penelitian khusus tentang operasi pasar  beras di Indonesia.

Seperti diberitakan di berbagai media, harga beras naik karena pasokan pada Januari defisit akibat minimnya panen pada Januari. Seperti dikemukakan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring, hasil panen Januari hanya dua juta ton, sementara itu kebutuhan nasional mencapai 2,5 juta ton. Banjir yang melanda beberapa sentra padi di Nusantara menyebabkan terganggunya panen.

Dalam kaitan dengan program swasembada pangan yang ditargetkan tiga tahun tercapai oleh pemerintah, Masyhuri menganggap kenaikan harga beras yang tinggi, hingga lebih dari 30 persen, jelas mengganggu ketahanan pangan.

“Untuk upaya swasembada pangan, harusnya keadaan ini merupakan momentum yang baik untuk menggenjot produksi dalam negeri dengan cara yang tepat, dalam hal ketersediaan bibit, pupuk, olah tanah, perbaikan irigasi, dan penyuluhan yang tepat,” katanya.