Gerakan Masyarakat Jakarta Gelar Aksi Cabut Mandat Gubernur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gerakan Masyarakat Jakarta pimpinan Laude Kamaludin pada Rabu (25/2) siang menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencabut mandat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena beberapa programnya dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Program yang bertentangan itu, kata Laude salah satunya adalah program reklamasi pantai utara. 

"Ahok memaksakan harus dilaksanakan reklamasi pantai utara, namun bertentangan dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seharusnya Ahok berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Laude kepada wak media di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kedua, Laude menilai Ahok telah melakukan penyelewengan anggaran. 

"Ahok ngasih APBD yang berbeda denga berkas APBD yang diketok palu di DPRD. Kita tahu itu adalah tindak pidana," Laude menyerukan pendapatnya.

Laude menilai Pemerintah Provinsi DKI telah merampok APBD. Selain itu, sistem e-budgeting juga dinilai tidak tepat dan kurang tersistem.

"Lalu soal penggusuran, nggak ada kompensasi. Tidak bisa peraturan kni terus didiamkan," ujar dia. 

Laude mengaku ia bersama Gerakan Masyarakat Jakarta akan menginap di Kantor DPRD hingga Kamis (26/2) demi hak yang ia akui tengah diperjuangkan.

Ia juga menggandeng 6.000 warga Jakarta dan ketua fraksi-fraksi di DPRD DKI untuk menandatangani petisi pencabutan mandat Ahok sebagai Gubernur DKI. Sampai saat ini, fraksi yang menandatangani gerakan tersebut ialah Partai Golkar, Hanura, dan Gerindra. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja