Kepala Bappenas: Produk Dalam Negeri Bukan Barang Impor Yang Diganti Bungkusnya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah terus berupaya meningkatkan belanja produk dalam negeri. Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya.

Bukan yang “hanya dengan satu persen, dua persen lalu dibilang produk dalam negeri,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 25 Agustus 2022 seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Pemerintah meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya.

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya,” katanya.

Dua Juta Produk masuk e-katalog

Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai dua juta produk.

“Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah satu juta, dan tahun depan dua juta,” lanjutnya.

E-katalog Lokal

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP. “LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.

Dikatakan Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. “Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso.

Pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal. Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.

“Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.

Diakui ada beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal. “Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandasnya.

Editor : Sabar Subekti