Kepala BIN: Netralitas TNI-Polri Mutlak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan netralitas dari TNI dan Polri dalam pemilihan umum adalah hal yang mutlak, untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawal hal itu.

"Netralitas TNI-Polri itu mutlak," kata Marciano Norman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6).

Untuk itu, menurut dia, kenetralan baik TNI maupun Polri dalam Pilpres 2014, juga harus dikawal secara bersama oleh berbagai pihak.

Dengan adanya pengawalan terhadap kemutlakan netralitas tersebut, lanjutnya, maka TNI dan Polri juga akan berjalan pada trek yang telah ditentukan sesuai aturan yang ada.

Ia mengutarakan kekhawatirannya akan berdampak buruk bila masyarakat meragukan kenetralan aparat.

Kepala BIN juga mengemukakan bahwa hingga saat ini iklim dari kampanye Pilpres 2014 dinilai masih cukup kondusif.

Sebagaimana diberitakan, kasus pengerahan Babinsa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta masih menyisakan tanda tanya lantaran keterangan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan KSAD Jenderal TNI Budiman saling bertolak belakang.

Anggota tim hukum kampanye nasional Jokowi-JK, Firman Jaya Daeli di Jakarta, Minggu (8/6), meyakini ada skenario besar pengerahan anggota Babinsa untuk memenangkan pasangan tertentu.

"Karena itu saya percaya dengan apa yang disampaikan KSAD Jenderal Budiman, karena dia patuh pada UU No 34/2004 tentang TNI dan UU Pemilu Presiden bahwa TNI harus netral," kata Firman Jaya Daeli.

Sementara calon wakil presiden nomor urut satu Hatta Rajasa mengharapkan dihentikannya pengembangan isu Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang memenangkan Prabowo Subianto-Hatta.

"Sepanjang sejarah sejak reformasi yang dilakukan bahwa TNI kita diakui dunia sangat profesional, politiknya tegak lurus yaitu ke rakyat, jangan biarkan coba tarik ke kiri dan kanan. Jadi jangan kembangkan isu Babinsa lagi," ujar Hatta Rajasa dalam dalam silaturahmi Ribuan Alumi ITB Sayang Bang Hatta di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (8/6).

Hatta Rajasa mengutarakan keprihatinannya kalau isu Babinsa tersebut terus dikembangkan karena TNI sudah melakukan reformasi secara besar-besaran sejak zaman reformasi.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Ant)