Kepala BKPM Sentil Jabar Paling Banyak Hambat Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap  dengan semakin banyaknya  investor yang melakukan penanaman modal di luar Jawa, harus tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara BKPM dan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah)

“Saat ini kami harap ada komunikasi dan koordinasi yang terbuka dengan penanaman modal di daerah, sehingga tercapai realisasi investasi yang dicanangkan Presiden (Joko Widodo) beberapa waktu lalu,” kata Kepala BKPM, Franky SIbarani, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Penanaman Modal BKPM dan Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) seluruh Indonesia, Senin (23/2) di Ruang Nusantara, Gedung BKPM, Jakarta.

Pada 2015, BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar 519,5 triliun rupiah. Peningkatan investasi  penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,8 pada 2015.  

Franky mengemukakan apabila pelayanan investasi di tingkat pusat dapat dilaksanakan dalam prosedur yang cepat, di daerah BKPMD juga melakukan hal yang sama.

“Presiden beberapa waktu lalu dalam arahan di istana mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dievaluasi  dari BKPM. Beliau (Presiden Joko Widodo) menyampaikan  kita (BKPM) harus membangun perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. BKPM dan seluruh jajaran kementerian memulai dengan komitmen untuk mewujudkan PTSP pusat, yang mungkin nanti akan dijelaskan di kesempatan lainnya,” Franky menambahkan.

Franky menjelaskan saat ini pihakya membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna membuka sumbatan perizinan investasi (debottlenecking), Franky mengaku dari beberapa daerah dia mendapati laporan bahwa ada investor di daerah yang masih mengalami kesulitan berinvestasi.

“Saat ini kami mendapat laporan dari daerah bahwa ada 98 investasi yang mengalami masalah. Sebagian besar terkendala dalam pembebasan lahan, jumlahnya ada 22, terkendala perizinan di pusat di daerah kemudian ada yang rekait dengan peraturan lebih teknis di tinngkat kementerian, lokasinya tersebar hampir di 25 provinsi,” Franky memerinci.

Franky memerinci lagi bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dalam kendala dalam perizinan investasi terbanyak.  

“Dari 25 provinsi yang mengalami kendala dalam perizinan investasi, yang terbanyak adalah di provinsi Jawa Barat, untuk itu BKPM dan BKPMD harus mengetahui dimana bottlenecking tersebut, “ Franky menjelaskan.

Editor : Eben Ezer Siadari