Kepala BNP2TKI: Pemerintah Telah Memaksimalkan Pembebasan Satinah di Arab

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, pemerintah telah memaksimalkan upaya penyelamatan dari eksekusi hukuman mati terkait kasus pembunuhan yang pernah dilakukan Satinah binti Jumadi Ahmad Rabin (40), tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Mruten Wetan RT 02 RW 03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Ini proses yang panjang dan kami telah melakukan seluruh cara,” kata Gatot dalam konperensi pers bersama Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Tatang Boedie Utama Razak, dan mantan Ketua Satgas TKI/WNI Terancam Hukuman Mati Di Luar Negeri Maftuh Masyuni, di kantor Kemlu, Jakarta, Senin (24/3).

Gatot yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk Arab Saudi menguraikan, upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk membebaskan Satinah di antaranya dengan pendampingan dan bantuan hukum sejak kasus mulai disidangkan. Selain itu, upaya diplomatik, dimana pemerintah secara resmi telah meminta bantuan Kerajaan Arab Saudi, agar menurunkan hukuman Satinah sehingga bisa bebas asal mendapat maaf dari keluarga korban.

Gatot menambahkan, Februari 2014 lalu, ia mengantarkan sendiri surat yang ditulis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Raja Arab Saudi agar menyampaikan kepada keluarga majikan Satinah untuk menurunkan nilai diyat.

Sebelumnya, keluarga korban semula meminta diyat kepada Satinah senilai 15 juta riyal atau setara Rp 45 miliar. Namun,  dengan berbagai upaya pendekatan pemerintah  kepada keluarga korban maupun upaya diplomasi, diyat itu turun menjadi 10 juta riyal, dan sekarang menjadi 7 juta riyal.

“Kami mencoba terus mendampingi dan melakukan tawar-menawar agar nilainya dikurangi sesuai kemampuan,” Gatot mengungkapkan.

Melengkapi upaya tersebut, lanjut Gatot, pemerintah juga telah memfasilitasi anak kandung Satinah, Nur Afriana, dan kakak kandungnya Paeri Al Feri, bertemu dengan Satinah di Penjara Buraidah, Arab Saudi, sebanyak tiga kali.

Kehadiran Nur Afriana dan Paeri Al Feri di Arab Saudi, kata Gatot, selain untuk menjenguk Satinah, juga untuk melakukan upaya-upaya guna membebaskan Satinah dari eksekusi hukuman mati. “Dengan menuliskan surat pribadi dari anak kandung Satinah yang ditujukan kepada ahli waris korban, guna mengetuk hati keluarga korban agar bersedia memaafkan atas perbuatan salah dan khilaf yang dilakukan ibunya,” kata Gatot yang saat itu ikut mendampingi anak Satinah menjenguk ibunya di Penjara Buraidah.

Gatot menerangkan, pemerintah dalam hal ini BNP2TKI bersama Kementerian dan Lembaga terkait pelayanan TKI lainnnya tengah mengupayakan secara maksimal agar tak ada lagi TKI/WNI yang mendapat hukuman pancung.

Terkait penerapan hukum pancung di Arab Saudi, Kepala BNP2TKI menegaskan, bahwa hukuman itu memang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Namun Pemerintah RI terus berupaya, agar kasus pemancungan yang dialami TKI Ruyati jangan sampai terulang dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terlebih dulu baik kepada keluarga TKI maupun kepada Pemerintah RI melalui perwakilan di luar negeri (KBRI maupun KJRI). (setkab.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja