Kepala Daerah Hasil Pilkada 2015 Tidak Raih Dukungan Mayoritas Dewan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hasil pilkada serentak 2015, menunjukkan kebanyakan kepala daerah terpilih, tidak mampu meraih dukungan mayoritas di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Padahal hampir di setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, kepala daerah akan berhubungan secara langsung dengan parlemen lokal.

“Tingkat fragmentasi politik di parlemen, dengan nilai indeks effective number parliament parties (ENPP), rata-rata mencapai tujuh,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama di kantor Perludem, Jakarta (20/1).

Heroik menjelaskan, semakin tinggi nilai ENPP pemerintah daerah, maka fraksi akan semakin terpecah dalam mengambil keputusan. Misalnya dengan ENPP tujuh, maka akan ada tujuh partai relevan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Banyaknya partai yang relevan, akan merepotkan kepala daerah terpilih, dan berpotensi mengganjal kebijakan-kebijakan publik, yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Alhasil potensi terjadinya transaksional dalam perumusan kebijakan publik tidak dapat dihindari.

“Padahal pemerintahan hasil pilkada, harusnya mampu menjawab berbagai tantang, problematika, dan kebutuhan daerah,” katanya.

Heroik mengatakan, kedepan pemerintah perlu mengefektifkan penyelenggaran pemerintahan di daerah, serta meminimalisasi potensi praktik transaksional, dalam perumusan kebijakan. Diperlukan desain pemilu serentak, dengan menyatukan pilkada dan pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.(rumahpemilu.org)

Editor : Bayu Probo