Kepala Eksekutif Hong Kong Tolak Mundur

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM – Konfrontasi polisi anti huru-hara dan demonstran prodemokrasi terjadi di tengah tekanan kuat tuntutan pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong C.Y. Leung. Menanggapi hal tersebut, Leung mengatakan bahwa dirinya menolak mengundurkan diri.

“Saya menolak melakukannya, bahkan ancaman dari demonstran yang menduduki gedung pemerintah akan ada konsekuensi serius jika garis polisi diterobos,” katanya.

Polisi Hong Kong dan demonstran prodemokrasi berhadapan di sekitar kantor pemerintahan pekan ini. Para demonstran meneriakkan kata "malu" dan "kami tidak percaya padamu” secara berulang-ulang. Sementara itu, polisi membawa helm, perisai, dan tongkat untuk berjaga-jaga.

Selain pemecatan Leung, pengunjuk rasa menuntut kembalinya kebijakan pemberian hak veto bagi mereka karena pemerintah pusat telah dinilai terlalu banyak mencampuri urusan Hong Kong.

Para demonstran mengaku tidak akan beranjak dari jalan-jalan utama yang ini dalam waktu dekat.

“Orang-orang Hong Kong yang menempati ITS akan berlanjut sampai gerakan hak pilih universal memperoleh titik terang,” kata kelompok itu demonstran tersebut.

“Apakah kita akan membawa tindakan kita ke tingkat berikutnya, akan sangat tergantung pada hasil dialog,” kata seorang demonstran.

Pemerintah Hong Kong mulai membuka kantor setelah dua hari libur protes telah diperpanjang selama lima hari kmeskipun para aktivis prodemokrasi ini masih menempati jantung kota pusat keuangan Asia hingga Jumat (3/10) pagi waktu setempat.

Sementara itu semua sekolah di bagian tengah dan di kabupaten Western masih ditutup.

Pemerintah Hong Kong menyampaikan bahwa protes aksi protes ini membawa dampak serius bagi mata pencaharian masyarakat, ekonomi, dan pemerintah. Hampir tidak mengalah, pemimpin protes telah mendesak kita lebih banyak pendukung untuk keluar.

“Para relawan di sini bekerja sangat keras untuk mencoba dan menjaga agar semua orang bersatu,” kata Benny Tai, salah satu pendiri gerakan.

“Saya benar-benar berharap kami dapat terus bekerja sama untuk terus berdiri teguh, dan untuk terus berjuang sehingga kami mendapatkan hak demokrasi."

Menanggapi itu, seorang pejabat tinggi Tiongkok mengecam protes ini sebagai tindakan ilegal dan menegaskan kembali pandangan Tiongkok bahwa apa yang terjadi di wilayah khusus administrasi ini murni masalah dalam negeri.

“Urusan Hong Kong adalah urusan internal Tiongkok,” kata Wang Yi, menteri luar negeri Tiongkok. (cnn.com)

Editor : Bayu Probo