Keseriusan Pemerintah Tangani Kabut Asap Dipertanyakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, mengatakan langkah utama yang harus ditempuh pemerintah dalam penanganan bencana kabut asap saat ini bukan peningkatan status menjadi bencana nasional. Menurut dia, peningkatan status tidak berguna bila penanganannya masih lambat.

"Tidak usah terpaku pada aturan teknis. Kita ini mau menyelamatkan rakyat dan lingkungan. Apalah arti status (jadi bencana nasional) kalau penanganannya masih lambat seperti sekarang,” ucap Viva Yoga kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, hari Kamis (8/10).

Menurut dia, seharusnya pemerintah memaksimalkan dana yang telah diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebab, kondisi saat ini tidak mungkin pemerintah mengharapkan pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dana sudah ada dana dari BNPB, sudah ada darurat dari pemerintah, itu saja digelontorkan. Kalau mengharapkan dana dari APBD tidak mungkin, karena sudah terplot semua,” kata Viva Yoga.

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta pemerintah segera menindak tegas pihak swasta yang merupakan pelaku pembakaran hutan. Caranya, memanggil pihak swasta untuk bertanggung jawab dan memadamkan api di wilayah masing-masing.

“Wilayah yang terbakar ini sebagian besar milik perusahaan swasta. Panggil mereka, minta tanggung jawab untuk memadamkan api pada masing-masing lahannya,” ujar dia.

“Sampai sekarang pemerintah belum melakukan itu,” Viva Yoga menambahkan.

Saat ditanya langkah pemerintah dalam menyikapi bencana kabut asap saat ini, dia mengatakan, pemerintah kurang berkoordinasi dan serius. “Kelambatan penanganan kabut asap ini karena pemerintah kurang koordinasi dan kurang serius,” tutur Viva Yoga.

Editor : Sotyati