Ketegasan Aparat Keamanan, Tentukan Tingkat Kerukunan Antariman

SALATIGA, SATUHARAPAN.COM – Peranan dan ketegasan aparat keamanan sebuah negara dalam mengamankan hari-hari raya umat beragama di Indonesia turut menentukan kerukunan antaragama di Indonesia.  

Pdt Em Dr Sutarno, Rektor kedua Universitas Kristen Satya Wacana, mengemukakan hal itu saat ditemui satuharapan.com, hari Jumat (30/12) di Perumahan Satya Wacana (Perumsat) Kemiri, Salatiga, Jawa Tengah.

Dia menjawab pertanyaan satuharapan.com  mengenai kemungkinan berulangnya pelarangan beribadah pada 2017 seperti yang dialami penginjil terkemuka, Stephen Tong di Bandung  beberapa waktu lalu.  

“Itu tergantung dari peran pihak keamanan, mereka penting sebab kalau itu (kelompok intoleran) diberi ketegasan oleh pihak keamanan dan lain sebagainya, maka saya rasa tidak akan terjadi (pelarangan), seperti saya bilang tadi dalam peristiwa tahun ini tidak terdapat berita berita tentang teror bom,” kata dia.

Mantan Ketua Dewan Gereja-gereja di Indonesia tersebut mengatakan walau pihak aparat yang berwenang sudah melakukan tindakan tegas, maka harus dibarengi dengan ketegasan serupa dari aparat keagamaan.

“Kita harap dari kepolisian akan menindak tegas ormas (organisasi kemasyarakatan) yang melakukan sweeping (atribut Natal di perbelanjaan) dan lain sebaginya tetapi pada sisi  lain kenapa ada statemen yang disebut fatwa dari MUI yang menimbulkan kesulitan,” kata dia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Menurut antaranews.com, hari Selasa (20/12) menjelaskan Fatwa MUI No. 56/2016 memutuskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram dan tindakan mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga adalah haram.

Salah satu pertimbangan penerbitan fatwa tersebut adalah laporan dari masyarakat kepada MUI mengenai penggunaan atribut keagamaan non-Islam kepada muslim, dalam kasus ini atribut Kristen menjelang perayaan Hari Raya Natal.

Lebih Baik Pancasila

Dia menyarankan kepada masyarakat luas agar lebih menekankan prinsip-prinsip yang mendasar yakni kebhinekaan. “Menurut hemat saya, lebih baik untuk menegakkan prinsip yang sudah kita jalnakan sejak dulu yakni prinsip Pancasila,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari