Ketua Bawaslu Dilempar Pembalut Pemilih di Hong Kong

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Muhammad mengaku sempat dilempar pembalut oleh oknum warga negara Indonesia pemilih di Victoria Park, Hong Kong, pada hari pemungutan suara, Minggu (6/7).

"Kami melakukan negosiasi karena mereka melemparkan pembalut wanita ke arah kami. Jadi, sebenarnya tidak ada massa, hanya satu dua orang (oknum)," kata Muhammad saat jumpa pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Jakarta, Senin (7/7) malam.

Dia menjelaskan, aksi yang dilakukan para pemilih yang mayoritas adalah buruh migran tersebut berlebihan.

Bahkan, jumlah pemilih yang melancarkan aksi protes, sebagian adalah mereka yang sudah menggunakan hak pilihnya.

"Setelah dilakukan negosiasi, sebagian besar yang datang itu sudah nyoblos, karena hampir sebagian besar sudah ada penanda. Mereka bilang hanya membantu rekan yang belum nyoblos," jelas Muhammad.

Muhammad beserta dua Komisioner KPU Pusat, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, berada di Hong Kong pada Minggu untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di sana.

Namun, di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berada di Victoria Park, terjadi aksi massa memrotes TPSLN yang sudah ditutup.

Juri Ardiantoro menjelaskan, penutupan TPSLN tersebut dilakukan karena masa waktu pemungutan suara di tempat tersebut sudah berakhir, sesuai izin yang diberikan pemerintah setempat.

"PPLN telah memberitahukan kepada pemilih di Hong Kong untuk menggunakan hak pilih pada 6 Juli 2014 pukul 09.00-17.00 waktu setempat. Mereka yang protes itu datang setelah TPSLN ditutup pada pukul 17.15 waktu setempat," Juri menjelaskan.

Seperti yang beredar dalam video jejaring sosial, ratusan warga negara Indonesia pemilih terlihat melancarkan aksi protes, karena merasa dihalangi-halangi untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Hong Kong.

Para WNI tersebut protes karena ketika tiba setelah pukul 17.00 waktu setempat, 13 TPSLN di Victoria Park sudah ditutup.

Mereka meneriakkan kalimat-kalimat bernada protes, dan sering kali menyebutkan nama salah satu calon presiden, padahal seharusnya aksi berbentuk kampanye tersebut tidak boleh dilakukan pada hari tenang ataupun pemungutan suara. (Ant)  

Editor : Bayu Probo