Ketua Bawaslu: Pilpres di Hong Kong Lancar

Seorang warga negara Indonesia memasukan kertas suara usai mencoblos saat pemilihan Presiden 2014 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Victoria, Australia pada Sabtu (5/7). Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 bagi warga negara Indonesia pemilih di luar negeri berlangsung lebih awal daripada di dalam negeri. (Foto-foto: Antara)

Seorang warga menggendong anaknya ketika mencoblos pada Pemilihan Presiden 2014 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (5/7). Sekitar sejuta Warga Negara Indonesia yang menetap di Malaysia diharapkan ikut memberikan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan hari ini.

Konsulat Jenderal RI di New York, Ghafur Akbar Dharmaputra memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara dalam pemilihan Presiden 2014 di TPPSLN KBRI New York, Amerika Serikat, Jumat (5/7). Pelaksanaan pilpres di luar negeri berlangsung lebih awal dari pelaksanaan pilpres di Indonesia.

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menilai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Hong Kong berjalan lancar.

"Pilpres secara umum berjalan lancar dan baik," katanya di Beijing, Minggu (6/7) malam, usai memantau keseluruhan proses pemungutan suara Pilpres 2014 di Hong Kong.

Muhammad menambahkan, meski ada sejumlah buruh migran Indonesia yang tidak dapat memilih karena telah melewati waktu pemungutan suara, namun PPLN telah bekerja dengan baik sesuai prinsip Pemilu yang jurdil.

Pemerintah Hong Kong dan Makau memberikan izin kepada Perwakilan RI di Hong Kong dan Makau untuk menggunakan fasilitas publik bagi penyelenggaraan pemungutan suara Pilpres 2014.

Konsulat Jenderal RI di Hong Kong menyiapkan 13 TPS di Central Lawn Victoria Park, dan dua TPS di Makau. Jumlah pemilih keseluruhan untuk dua wilayah itu 114.662 orang, 18.126 orang di antaranya akan menggunakan hak pilihnya melalui pos.
Dari jumlah itu yang hadir TPS tercatat 23.569 pemilih di Hong Kong dan 1.568 pemilih di Makau.

"Itu dikarenakan sebagian besar buruh migran Indonesia datang ke TPS lewat dari pukul 17.00 waktu setempat, padahal izin yang diberikan Pemerintah Hong Kong bagi penggunaan fasilitas publik dari pukul 08.30 hingga 17.00," kata Muhammad.

"Sangat disayangkan memang, hak politik mereka hilang. Tapi kita harus taat pada aturan pemerintah setempat. Dan PPLN sudah berupaya untuk mengakomodasi, dan umumnya PPLN bekerja sesuai prinsip luber dan jurdil," katanya.

Meski begitu, dari Hong Kong dilaporkan pula sejumlah WNI khususnya buruh migran Indonesia yang tidak dapat menggunakan hak politiknya itu sempat melakukan unjuk rasa di sekitar lokasi pemungutan suara di Taman Victoria. (Ant)