Ketua DPR Beri Syarat Terkait Dana Parpol Usulan Mendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPR Setya Novanto mendukung wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai pembiayaan partai politik (parpol) lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1 triliun. Namun, dia mengingatkan, jangan sampai dana yang dipakai untuk membiayai parpol tersebut justru membebani rakyat.

“Sepanjang itu tidak memberatan kepentingan rakyat, ada program yang harus kita siapkan. Semoga ada jalan keluar dan memang harus dicarikan jalannya,” kata Novanto saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, belakangan ini semua parpol mengalami kendala dalam pendanaan. Oleh karena itu, Novanto berpandangan harus ditemukan jalan keluar terbaik agar parpol bisa melakukan fungsi kepartaian tanpa harus terhambat masalah anggaran.

Sosok yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun memandang dana dari APBN bisa menjadi salah satu solusi. Terkait besar nominalnya, Novanto menilai perlu pengkajian kembali agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan parpol.

“Kalau semua sudah terjalin dalam hal pendanaan yang jelas akan lebih mudah,” kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan parpol akan dibiayai negara melalui APBN. Menurut dia hal itu dilakukan demi menekan angka korupsi yang sering bersinggungan dengan kader partai. Dia mencontohkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu yang sulit untuk dilakukan transparansi anggaran.

"‎Dengan pengalaman Pilkada selama ini transparansi memang sulit dilakukan. Saya kira kalau keuangan baik, parpol bisa dibiayai APBN akan lain. Sekarang hanya ada 10 parpol. Satu partai per tahun Rp 1 triliun," ujar Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan‎ jika wacana tersebut masih akan dikaji kembali. Alasannya untuk menekan angka korupsi yang selama ini dilakukan para kepala daerah atau politisi karena harus menghidupi partainya. Sehingga pihaknya perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

"‎Anggaran parpol untuk sehari-hari, kaderisasi, dan sebagainya, akan dibiayai negara. Jadi bisa menekan angka korupsi. Nanti ada BPK yang diaudit," kata Tjahjo.

Editor : Sotyati