Ketua DPR: Revisi UU MD3 adalah Awal Kegiatan Legislasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPR Setya Novanto mengatakan kegiatan di bidang legislasi telah dimulai dengan penetapan Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2014-2019. Keputusan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara fraksi-fraksi untuk melakukan penyempurnaaan guna memperkuat sistem presidensial dan perwakilan yang tercermin dalam pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD).

“Revisi UU MD3 adalah awal kegiatan legislasi,” kata Novanto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

“Hasil perubahan atas UU MD3 tersebut telah disepakati sebagai RUU usul DPR dan disampaikan kepada Presiden RI agar segera dilakukan pembahasan,” dia menambahkan.

Ketua DPR juga menyampaikan, pada masa sidang ini, DPR telah menetapkan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Stad Administrasi Anggota DPR, sebagai salah satu sistem pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.

Selanjutnya, Novanto menuturkan beberapa komisi telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan RUU. Beberapa RUU yang menjadi perhatian DPR untuk dijadikan prioritas pembahasan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), RUU tentang Transportasi, RUU tentang Arsitek, dan RUU tentang Penyandang Disabilitas.

“Terkait Perppu, Komisi II DPR telah mengadakan RDPU untuk meminta masukan dari empat pakar berkenaan dengan persiapan pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” tutur dia.

“Sementara Komisi V DPR telah mengadakan RDPU dengan beberapa pakar di bidang transportasi terkait rencana penyusunan RUU tentang Sistem Transportasi Nasional, dan pakar di bidang kearsitekan,” wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu menambahkan.

Pengawasan Keuangan Negara

Dalam kerangka penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, Pemimpin DPR telah melakukan pertemuan dengan Pemimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam forum audiensi. Pertemuan tersebut membicarakan hubungan kerja sama antara kedua lembaga negara dalam upaya membangun pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

“Pada Selasa (2/12), dalam Sidang Paripurna DPR, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan serta Ikhtisar Hasil Pemeriksan lima tahun (Semester II Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2014),” ujar dia.

Novanto kemudian mengatakan sejumlah komisi di DPR juga telah melakukan tugasnya dengan mengadakan RDPU dengan berbagai pihak terkait, serta melaksanakan serangkaian kegiatan kunjungan kerja spesifik yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi awal terkait sejumlah permasalahan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Tata Kelola Lembaga

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk membangun tata kelola lembaga, menurut Ketua DPR salah satunya melalui Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dengan mengevaluasi penyempurnaan terhadap Kode Etik DPR dan menyiapkan draf Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD untuk disesuaikan dengan UU MD3.

Selain itu, dia mengungkapkan dalam meningkatkan kinerjanya, DPR juga berupaya mewujudkan perpustakaan DR terbaik dengan pengelolaan berbasis teknologi agar dapat dengan mudah dan cepat diakses. Perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi Anggota DPR dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

“Perpustakaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin mengetahui dan mempelajari berbagai hal dan keputusan yang telah dihasilkan oleh DPR,” ujar Novanto.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja