Ketua Komisi Uni Eropa Ingatkan Ancaman Populisme dan Ekstremisme

PARIS, SATUHARAPAN.COM -  Ketua Komisi Uni Eropa, Jose Manuel Barroso, mengingatkan kepada  Eropa untuk menolak penggunaan isu populisme dan ekstremisme menjelang pemilihan pada bulan Mei, mengingat kesenjangan dalam blok itu yang makin lebar.

Eropa sedang berjuang untuk memulih ekonomi dari krisis yang menghancurkan yang mendorong banyak kebijakan yang berakar dan didorong pada anti   imigrasi dan sentimen anti  Uni Eropa. Hal itu membuat partai politik, khususnya sayap kanan mendapatkan traksi di beberapa negara, termasuk Prancis.

Pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei, migrasi pekerja dari negara-negara miskin ke anggota Uni Eropa yang kaya telah menjadi isu politik yang panas.

"Kita harus berani untuk melawan kekuatan yang sangat negatif ini," kata Barroso  kepada AFP dalam sebuah wawancara selama kunjungan ke Paris untuk pertemuan puncak yang difokuskan pada masalah keamanan di Afrika.

"Saya menyerukan dengan keras untuk Eropa melangkah keluar dari zona nyaman, untuk berhenti berdiam diri, tidak membiarkan ekstrem melakukan gerakan mereka, untuk memiliki, termasuk Prancis juga, keberanian untuk membela Eropa.

Partai Tengah

"Saya ingin bukan anti  Eropa yang mengambil inisiatif dengan memanipulasi emosi dan kecemasan," kata dia. Terkait dengan krisis dan pengangguran, Barroso mengatakan, kurang dari enam bulan menjelang pemilihan parlemen Eropa, di mana partai-partai ekstremis terlihat bergerak di berbagai tempat.

Bulan lalu, Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan Partai Front Nasional Perancis, dan pemimpin anti Islam Belanda, Geert Wilders, mengumumkan aliansi "bersejarah"  yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kelompok di parlemen Eropa setelah pemilu.

Hal ini juga dapat mencakup Vlaams Belang di Belgia, Lega Nord  di Italia, dan Partai Kebebasan  Austria. Negara-negara lain memiliki partai populis yang kuat, seperti UKIP di Inggris.

"Saya ingin melihat partai pro Eropa dari kelompok kiri-tengah, kanan-tengah, dan tengah memiliki keberanian untuk membela Eropa, untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan di tingkat nasional juga," kata Barroso. Dia akan mengakhiri mada kedua limatahunan sebagai pemimpin Komisi Eropa pada tahun 2014.

Mantan perdana menteri Portugis itu mengatakan bahwa penting untuk "menjelaskan bahwa Eropa bukanlah penyebab masalah, tetapi juga bagian dari solusi."

Krisis Tenaga Kerja

"Bukan Eropa yang menciptakan defisit yang berlebihan dan utang dari beberapa pemerintah. Kami sedang berusaha agar ... Eropa yang menerapkan peraturan dan pengawasan keuangan yang tidak ada sebelumnya di tingkat Eropa.

"Bukan Eropa yang menciptakan kebingungan di pasar keuangan, Eropa yang membawa beberapa pesanan," tambah dia, dan merujuk pada rekor 1,7 miliar euro (sepadan dengan US$ 2,3 miliar atau Rp 25 triliun) kerugian di enam bank besar minggu ini karena aturan suku bunga acuan.

"Ketika kita berbicara tentang Eropa, kita berbicara tentang lembaga atau keputusan Eropa di mana pemerintah tidak dapat mengambil keputusan,"  kata dia. Sebagai contoh, dia mengatakan Komisi telah mengusulkan untuk memperketat aturan tahun 1999 tentang syarat penempatak tenaga kerja yang bekerja di negara anggota lain. "Tapi pemerintah belum menemukan kesepakatan," kata dia.

Uni Eropa menetapkan bahwa pekerja asing harus memenuhi syarat kerja dan gaji yang sama seperti pekerja  setempat, tetapi tetap memungkinkan untuk iuran jaminan sosial yang akan dibuat di negara asal mereka.

Beberapa negara seperti Prancis memperingatkan ini telah menyebabkan "pembuangan sosial", dan majikan mengambil keuntungan dari aturan untuk memotong biaya dengan menghindari pajak gaji. Dalam beberapa kasus, dengan membayar para pekerja migran kurang dari  gaji penduduk setempat.

"Ini ilegal, Ini itu bukan Eropa yang memungkinkan hal itu terjadi," kata Barroso. Dan disebutkan bahwa Uni Eropa sedang menegosiasikan kembali masalah yang telah menyebabkan perpecahan yang tajam di antara 28 negara anggota.

Prancis menginginkan kontrol yang lebih ketat, terutama pada lembaga-lembaga yang menyediakan pekerja dari negara-negara seperti Bulgaria dan Rumania ke negara-negara Eropa Utara dengan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

Tapi hal itu ditentang oleh banyak negara lain yang takut hal ini akan membatasi pergerakan bebas pekerja di Uni Eropa yang merupakan prinsip kunci dari blok itu. (AFP)