Ketua KPK: Anatomi Korupsi Sistematis-Terstruktur-Masif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan anatomi korupsi Indonesia sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga pemberantasannya harus memadukan penindakan dan pencegahan.

"Anatomi korupsi di Indonesia itu sistematis, terstruktur, dan masif, oleh karena itu kami buat cara progresif. Kami harapkan ada kombinasi pencegahan dan penindakan yang keras. Kalau tidak ada pencegahan, negeri tidak jalan dan makin banyak korupsi," kata Abraham dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12).

KPK, menurut Abraham, mengubah pendekatan pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan metode penindakan yang represif dengan pencegahan.

"Ternyata penindakan yang represif tidak mampu menurunkan angka korupsi secara signifikan. Belajar dari pengalaman masa lalu, KPK menggunakan cara baru, pengintegrasian penindakan yang represif," Abraham menambahkan.

Apa yang dilakukan KPK menurut Abraham adalah masuk ke individu maupun ke sistem.

"Kami paham betul, faktor korupsi dua hal, yaitu individu yang terkait dengan moralitas dan integitras. Selanjutnya adalah sistem. Karena sebaik apa pun orang, kalau sistem yang berlaku adalah untuk memproduksi korupsi, maka orang yang benar akan mudah tergelincir. Karena itu kami mengintegrasikan penindakan dan pencegahan," Abraham menjelaskan.

Ada sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian KPK, yaitu pertama sektor ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, sektor ketahanan energi. Ketiga, sektor pendapatan negara.

"Seluruh pendapatan dari sektor revenue pajak kami berusaha perbaiki itu dan sesuai dengan tema KNPK tahun ini, yaitu peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, tidak akan mungkin KPK berjalan sebagai institusi yang tidak didukung institusi lain. Kami perlu kerja sama yang intensif," Abraham menegaskan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara yang sama menyatakan bahwa seseorang melakukan korupsi karena punya kesempatan dan kemampuan.

"Kesempatan itu kewenangan. Mengatur negara pada dasarnya harus punya kewenangan. Tapi, kalau orang punya kewenangan, tidak semuanya korup. Sedangkan kemauan itu pilihan. Kalau ada kemauan tapi tidak ada kesempatan, maka tidak bisa korupsi," ungkap Kalla.

Ia juga mengingatkan para menteri yang hadir dalam konferensi tersebut, seperti Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan sejumlah menteri lainnya untuk tidak korupsi.

Sektor lain yang disorot Kalla adalah sistem perizinan. (Ant)

Editor : Sotyati