Ketua MPR: Soal Kedaulatan itu Harga Mati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Menanggapi permasalahan Laut China Selatan (LCS) yang beberapa hari terakhir menghangat setelah nelayan Tiongkok menangkap ikan di perairan Natuna, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kedaulatan bagi Indonesia adalah sebuah harga mati.

Menurutnya, soal kedaulatan negara tidak ada istilah tawar menawar.

“Tidak ada tawar menawar mengenai kedaulatan kita, itu harga mati. Tentang LCS, siapa pun jangan coba-coba mengoyak kedaulatan kita. Itu masuk dalam konstitusi,”  ujar Zulkifli, hari Kamis (23/6), di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan bersantap malam bersama pemimpin KPK dan pemimpin lembaga negara, kementerian, dan aparat penegak hukum lainnya.

KPK mengundang Zulkiifli beserta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Ketua Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, dan Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, dalam acara Kajian Ramadhan sekaligus buka bersama.

Dikatakan oleh Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, bahwa acara tersebut merupakan agenda rutin KPK yang diselenggarakan pada bulan Ramadhan. “Dari sini KPK berharap hubungan antar lembaga negara semakin terjalin baik dan terlebih dalam upaya pencegahan maupun penindakan korupsi di Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menegaskan bahwa kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna, Kepulauan Riau, bukanlah untuk pembahasan LCS.

“Pak Jokowi berangkat ke Natuna kali ini bukan untuk pembahasan LCS,” ujar Zulkifli.

Hari Rabu (23/6), Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 yang tengah berlayar di perairan Natuna.

KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna beberapa waktu lalu.

Jokowi menginstruksikan percepatan pembangunan di Natuna sebagai salah satu pulau terdepan. Selain itu, dari hasil pertemuan terbatas itu, Natuna dan wilayah di sekitarnya akan dijadikan destinasi wisata baru di Indonesia.

Jokowi juga berpesan agar patroli dan penjagaan terhadap kawasan Natuna harus terus ditingkatkan.

Sebelumnya, pada hari Jumat (17/6), pukul 04.24 WIB, kapal TNI AL memergoki 10-12 kapal ikan asing di perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia, dan beberapa kapal terlihat sedang melempar jaring sehingga diduga melakukan penangkapan ikan ilegal.

Melihat kapal TNI AL, kapal-kapal asing tersebut mencoba melarikan diri sehingga TNI AL melakukan pengejaran secara terpisah sembari meminta agar mereka berhenti dan mematikan kapal, baik melalui panggilan radio maupun pengeras suara.

Namun, permintaan tersebut diabaikan sehingga TNI AL memberikan tembakan peringatan yang diarahkan ke udara dan laut, lagi-lagi peringatan tersebut diabaikan dan mereka mencoba melarikan diri.

Pada akhirnya, TNI AL berhasil menangkap satu kapal asing yang di dalamnya terdapat tujuh ABK, terdiri atas enam laki-laki dan satu perempuan.

Diketahui bahwa kapal dan ABK tersebut berasal dari Tiongkok.

Akibat penangkapan kapal dan ABK Tiongkok tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan protes secara lisan yang dimuat dalam media-media Tiongkok maupun internasional.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja