Ketua Plt DPD Golkar Tidak Pantas Pilih Ikut Munaslub

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 15-17 Mei mendatang ternyata diikuti peserta-peserta illegal.

Pasalnya, dari total 500 lebih pemilik suara untuk memilih calon ketua umum Partai Golkar yang baru, di dalamnya ada 138 Ketua DPD yang berstatus pelaksana tugas atau Plt. Menariknya, semua Ketua Plt itu sudah dibaiat untuk mendukung Setya Novanto agar melenggang jadi Ketua Umum.

Yusuf Wibisono, wakil sekretaris Demisioner DPD Partai Golkar Jawa Timur mengatakan Munaslub di Bali nanti bisa bermasalah. Karena panitia mengizinkan ketua dengan status Plt untuk menjadi peserta dan pemilik hak suara di Munaslub.

“Ketua Plt tidak boleh mengikuti Munaslub, apalagi diberi hak suara. Itu jelas melanggar AD/ART partai dan Peraturan Organisasi tentang penyelenggaraan Munas,” kata Yusuf Wibisono, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, hari Rabu (11/5).

Bila hal itu dipaksakan, kata Yusuf, hanya akan membuat produk Munaslub ini cacat hukum dan rawan gugatan di kemudian hari.

“Plt itu kan diisi pengurus satu tingkat di atasnya, Faktanya ada 4 Ketua Plt DPD Provinsi termasuk Nurdin Halid, dan ada 134 Ketua Plt di DPD II se-Indonesia. Dimana ketua Plt di tingkat II itu adalah orang-orang pengurus provinsi,” kata dia.

Ia mencontohkan, di Jawa Timur saja ada sembilan Ketua Plt yang akan menjadi peserta. Antara lain, Ketua Plt DPD Golkar Bojonegoro Fredy Purnomo, Ketua Plt DPD Sampang diisi Zainal Arifien, Ketua Plt Kabupaten Blitar Sabron Pasaribu, Ketua Plt DPD Banyuwangi Semaraduran, Meilila Osman sebagai ketua Plt DPD Lamongan, Rahmat Basuki DPD Ngawi, Heri Sugihono DPD Madiun, Chriswanto DPD Gresik dan Endik DPD Kota Kediri.

“Mereka semua adalah pengurus DPD I, masak diberi kewenangan hak suara. Ini sama saja DPD I Jatim punya 10 suara, nggak boleh ini,” kata dia.

Selain itu, jika hal ini dipertahankan tentu menjadi preseden buruk Golkar ke depan. Bisa saja hal ini akan ditiru oleh Golkar di Provinsi dan Kabupaten, untuk gampang memecat kader yang tidak sejalan tanpa alasan yang jelas dan kemudian menggantinya cukup dengan Plt.

“Jadi kalau tidak setuju dengan ketua DPD I, Ketua DPD II akan dipecat diganti plt dari provinsi beres, tapi kan jadi kacau organisasi di Golkar ini,” kata dia.

Untuk itu, dirinya meminta agar panitia Munaslub mencoret para peserta yang berstatus Ketua Plt. Lebih baik menggantinya dengan surat mandat kepada Wakil KEtua atau Sekretaris Partai yang masih aktif.

“Kalau ingin rekonsiliasi dan menata organisasi lagi, jangan buat-buat salah lagi lah,” kata dia.

Sementara itu, sumber di internal Partai Golkar Jawa Timur menyebutkan, keberadaan Ketua Plt ini pasti dipertahankan oleh Aburizal Bakrie untuk mengamankan Setya Nvanto agar mulus jadi ketua umum. Karena mayoritas Ketua Plt sudah tunduk patuh untuk tetap memilih Setnov di Munaslub.

“Jadi Setnov itu tanpa bekerja sudah dapat 138 suara utuh, sisanya tinggal cari sedikit-sedikit supaya menang. Apalagi dia calon paling kaya, pasti gampang,” kata dia.

hari ini semua calon ketua umum Partai Golkar datang ke Surabaya untuk mengikuti penyampaian visi misi dan debat kandidat. Lokasinya mengambil tiga tempat sekaligus.Yakni di Hotel Pullman, Hotel Bumi dan Dyandra convex.

“Kami persilahkan semua DPD II untuk memperhatikan betul visi misi para calon untuk bekal Munas nanti,” Nyono Suherli, Ketua DPD PG Jawa Timur. 

Editor : Bayu Probo