Khawatir, Ahok Ajukan Judicial Review ke MK Terkait Kampanye

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Khawatirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai cuti kampanyenya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang.

“Saya hari ini sudah tanda tangan dan memasukkan ke MK. Saya rela tidak kampanye asal saya tidak cuti. Saya harap itu bisa disetujui,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari Selasa (2/8).

Menurutnya, apabila waktu kampanye pilkada bertepatan dengan waktu penyusunan anggaran, maka kepala daerah harus mementingkan menyusun anggaran dan tidak dipaksakan untuk mengambil cuti. Ahok mengajukan judicial review agar waktu kampanyenya tidak dianggap cuti dan mengganggu kinerjanya. Pasalnya, ia mengkhawatirkan anggaran DKI yang mencapai Rp 70 triliun apabila tidak ia kendalikan ketika ia sedang berkampanye maka akan diselewengkan atau dikorupsi.

“Sekarang kalau saya dipaksa cuti dengan alasan kampanye, nanti anggaran DKI yang sebesar itu siapa yang akan mengurus? Saya putuskan saya enggak mau dipaksa cuti kampanye, karena kalau saya cuti, saya enggak bisa pelototin anggaran,” kata Ahok.

Namun, bukan berarti ia tidak berniat dalam berkampanye.

“Saya kan sedang menyusun anggaran, kalau template saya bisa dijaga berarti saya cuti. Dengan cuti tiga bulan saya bebas mau kampanye kemana-mana, kalau di sini kan harus disposisi surat, tiga bulan masalah,” katanya.

Ahok maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui dukungan Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem. Ahok juga digadang-gadang akan diusung oleh partai pemilik kursi terbanyak di DPRD, PDIP, melalui mekanisme internal partai.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum