KHN RI Gelar Dialog Penegakan Hukum di Tahun Politik

Ketua KHN Prof. Dr. J.E Sahetapy (kiri) saat memberi catatan hukum di Indonesia dalam dialog yang digelar oleh KHN bertema Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik yang dihadri oleh sejumlah narasumber di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Selasa (18/2) (Foto-foto : Dedy Istanto).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat memampakarkan keberhasilan Pemerintah dalam penegakan hukum dari mulai sebelum reformasi dan setelah reformasi.

Dialog hukum yang digelar oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dihadiri oleh sejumlah perwakilan oleh lembaga hukum dan para praktisi hukum.

Para narasumber yang dihadiri oleh perwakilan lembaga penegak hukum dan praktisi hukum saat diskusi berlangsung dengan tema nasib penegakan hukum di tahun politik.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dialog hukum bertema “Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik“ digelar oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI) di Jakarta Selatan pada Selasa (18/2).

Dialog dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Denny Indrayana, Ketua KHN Prof. Dr. J.E Sahetapy, Wakil dari Bareskrim Polri Irjen Polisi Anas Yusuf, Staff Ahli Eselon I Jaksa Agung Dachmer Munthe, Ketua Komisi Yudisial Bidang Penegakan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Ibrahim.

Menurut Prof. Dr. J.E Sahetapy sepanjang perjalanan karir dan pengalamannya, hukum di Indonesia dinilai masih banyak kekurangan.

Penilaian tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi yang diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari praktisi hukum, LSM, dan instasi terkait.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja