Kiara: Program Demfarm Jangan Dibajak Kepentingan Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Program demonstration farm (demfarm) atau metode baru pembudidayaan perikanan yang tengah digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jangan sampai dibajak kepentingan politik lokal, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"(Efektifitas program) bergantung pada pelaksanaannya di lapangan karena seringkali dibajak untuk melanggengkan kekuasaan politik mereka di masing-masing daerah," kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Abdul Halim, pembajakan program untuk kekuasaan politik setempat dinilai dapat membuat target dari program tersebut menjadi tidak tercapai.

Hal tersebut, lanjutnya, karena tidak tepatnya pihak penerima bantuan program karena kelompok penerimanya justru didominasi oleh para juragan daerah.

Berdasarkan ensiklopedia dunia maya Wikipedia, ada lonjakan peningkatan terhadap komoditas perikanan global sehingga pembudidayaan ikan seperti demfarm memberikan solusi baru selain penangkapan ikan di lautan lepas.

Namun, menurut Wikipedia, budidaya perikanan atau akuakultur hanya mencakup sekitar 40 persen dari keseluruhan 157,5 juta ton dari komoditas kelautan dan perikanan yang dihasilkan pada 2005.

Di Indonesia, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan bahwa program demfarm seperti untuk ikan budi daya bawal bintang adalah sebagai bagian dalam mengatasi dampak Permen KP No 1 Tahun 2015, tentang penangkapan lobster (Panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan rajungan (portunius pelagicus).

"Dalam peraturan diatur tentang penangkapan benih dan induk lobster, yang tentunya sangat berpengaruh bagi pendapatan masyarakat, khususnya di Lombok yang terbiasa melakukan penangkapan benih lobster untuk dijual atau diekspor," kata dia.

Melalui demfarm itu, ujar dia, para nelayan atau masyarakat sekitar dikenalkan dengan cara budi daya bawal bintang yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan.

Kegiatan lain yang dilaksanakan sebagai salah satu komitmen KKP untuk menanggulangi dampak akibat penerapan Permen tersebut adalah kegiatan budi daya rumput laut dan pembibitan rumput laut.

"Rumput laut adalah komoditas utama perikanan budi daya. Budidaya rumput laut dapat menyerap tenaga kerja, memiliki pasar yang tidak terbatas dan produksinya sangat beragam. Saat ini, Indonesia adalah produsen terbesar dunia untuk rumput laut Eucheuma cottonii," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tumbuhnya perekonomian sektor perikanan pada kuartal I-2015 karena semakin meningkatnya produksi serta pelaku usaha yang berkecimpung dalam bidang budidaya perikanan.

"Perikanan mengalami pertumbuhan paling tinggi karena didorong oleh kenaikan produksi perikanan budidaya," kata Suryamin di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (18/5).

Selain itu, data BPS juga mengungkapkan bahwa jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan budidaya meningkat dari 985 ribu pada 2003 menjadi 1,2 juta pada 2013.

Berdasarkan data statistik perikanan budidaya KKP tahun 2010-2014, produksi perikanan budidaya telah mengalami peningkatan sekitar 23 persen per tahun dengan komoditas yang mengalami peningkatan di atas 20 persen per tahun adalah rumput laut (27 persen), udang vaname (20 persen), patin (25 persen) dan lele (26 persen). (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja