Kiat Sekjen Kemendagri Agar PNS Milenial Kariernya Moncer

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi incaran banyak kaum milenial dalam berkarier. Namun persaingannya sangat ketat. Apa kiat agar karier moncer dan bisa menjadi pemimpin di pemerintahan di usia muda? 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, memberikan kisi-kisinya. Menurut dia, generasi milenial kini hidup di era revolusi industri 4.0 dimana penguasaan data menjadi salah satu kunci. 

Oleh karena itu, kata Suhajar, generasi milenial di pemerintahan harus menguasai data bila ingin memiliki karier yang moncer.

"Saya ingin sampaikan kepada Anda, Gen X dan generasi milenial, ini dunia Anda. Siapa yang akan jadi pemimpin kalau tidak mengerti data?," kata Sekjen ketika membuka Lokakarya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (27/9). 

Lokakarya itu diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri bekerjasama dengan  Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Sebagian besar dari 86 peserta adalah ASN berusis 40 tahun ke bawah. Tujuan lokakarya untuk memperoleh kesamaan dan kesatuan pemahaman Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Rancangan Permendagri tentang hal itu dibahas pada lokakarya tersebut. 

"Belum selesai dunia diguncang oleh revolusi industri 4.0. tetapi kini sudah pula masuk ke revolusi industri 5.0. Komputer itu sudah membuat puisi. Semuanya sekarang berbasis internet. Isinya semua angka dan data. Dan begitulah pemerintahan dijalankan. Kalian harus kuasai data, jangan jadi penonton. Jika tidak belajar, kalian akan digilas oleh dunia kalian sendiri," kata pria yang memulai karier sebagai camat itu. 

Ia mengatakan generasi baby boomers seperti dirinya tidak lama lagi akan pensiun. Generasi milenial akan menggantikan. Ia berharap kepemimpinan mendatang harus berbasis data. 

Dalam era yang ditentukan oleh data, menurut dia, SDM bertalenta akan dengan cepat terdeteksi. Bila seseorang memiliki kompentensi, sangat mungkin ia sudah menjadi pemimpin tanpa perlu menunggu usia 50 tahun. 

"Saya dulu usia 49 tahun golongan IV E. Tetapi jarang yang mencapai pangkat itu di bawah usia 50 tahun. Ke depan saya kira tidak perlu sampai selama itu untuk mencapai eselon I. Umur 30an tahun pun sudah dapat menduduki kursi pimpinan, tentu kamu harus pintar dan rajin," kata dia. 

Ia memberi contoh Jenderal A.H. Nasution yang menunjukkan kepemimpinan di usia muda. "Siapa yang ingat, Jenderal Nasution umur berapa menjadi pemimpin pasukan di Pulau Jawa? Umur 18 tahun," kata Sekjen. 

Ia mengatakan secara alamiah generasi milenial akan menduduki jabatan kepemimpinan pemerintahan dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Namun, mereka yang akan berhasil mencapainya adalah yang dapat menggunakan dan menguasai data dalam perumusan kebijakan. 

Oleh karena itu, ia berharap generasi milenial mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan data pemerintahan dewasa ini. 

"Kalian para milenial harus memecahkan masalah ini. Kalian harus pelajari dan kuasai data. Jika bertahun-tahun hanya jadi penonton, tidak belajar, kalian akan tertinggal," kata Sekjen. 

Generasi milenial, kata dia,  menghadapi era yang sangat berbeda, dengan data sebagai unsur kunci dalam pengambilan keputusan. 

"Di era Revolusi Industri 4.0 data menjadi berharga, sama seperti minyak. Apalagi di era Revolusi Industri 5.0 yang sudah kita masuki saat ini. Jika Anda menganggap data tidak berharga, itu berarti Anda hidup di zaman saya. Tetapi sekarang semua harus berbasis data. Bagaimana Anda membantu orang miskin tanpa dukungan data? Bagaimana Anda merumuskan intervensi untuk menolong mereka jika tanpa data?" kata Sekjen. 

Sekjen berharap peserta lokakarya bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan tersebut. Ia meminta agar peserta berkontribusi memberikan solusi terhadap berbagai tantangan penyediaan data yang akurat, andal, mutakhir, dan dapat diberbagipakaikan. 

Ia menekankan agar keterpaduan data pemerintahan dalam negeri terus ditingkatkan dengan menghilangkan sekat-sekat birokrasi, termasuk di pemerintah daerah. "Nah, hal-hal seperti ini kalian bereskan. Kalau ada generasi saya yang menghalangi, kasih tahu saya," kata Sekjen. 

Sebelumnya Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Erikson P. Manihuruk S.Kom., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa lokakarya ini  diharapkan juga memperkuat komunikasi di lingkungan Kemendagri dalam pembahasan rancangan Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 

Dalam lokakarya ini Sekjen Kemendagri menjadi pembicara kunci, sedangkan narasumber antara lain Asdep Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Setkab, Retno Wulandari, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika Setkab yang diwakili oleh Arnando J.P. Siregar selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia diwakili oleh Dini Maghfira selaku Kepala Operasional Satu Data Indonesia, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham yang diwakili oleh  Fitri Nur Astari, SH, MH selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. 

Dari Kemendagri narasumber antara lain Kapusdatin Kemendagri, Erikson P. Manihuruk S.Kom., M.Si.,  Kepala Biro Hukum Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum, serta Kabid Data dan Penyajian Informasi Pusdatin Kemendagri, Yanuar Andriyana Putra, S.T., MMSI.