Kingsbury: Derita Papua Terlalu Dalam untuk Dilupakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sepuluh tahun lalu Profesor Damien Kingsbury mengadakan beberapa pertemuan dengan perwakilan kelompok Papua. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan mencari cara agar mereka bisa berbicara dengan suara yang satu.

Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengindikasikan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah Papua. Namun, beberapa pejabat seniornya mengatakan tidak ada kelompok yang berbicara untuk orang Papua Melanesia.  Inisiatif profesor Politik Internasional pada Deakin University, Melbourne, Australia itu, dimaksudkan untuk melakukan koordinasi di antara kelompok-kelompok ini, dimaksudkan agar mereka memiliki suara sedemikian sehingga bisa melakukan dialog dengan Jakarta.

“Namun, waktu habis dan SBY punya banyak masalah lain untuk diatasi, sehingga peluang itu hilang,” kata Damien Kingsbury, kepada satuharapan.com, dalam jawaban tertulis lewat surat elektronik, Sabtu (23/12).

Belakangan kelompok-kelompok tersebut dapat menyatukan diri dalam apa yang disebut sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang oleh banyak kalangan di Papua dianggap sebagai mitra dialog yang layak dalam merepresentasikan Papua berhadapan dengan Jakarta. Hanya saja, baik pemerintah maupun ULMWP tampaknya belum membuka komunikasi untuk dialog.

Sebagai ilmuwan, Damien Kingsbury menaruh perhatian pada masalah Papua, sama seperti perhatiannya dulu pada konflik Aceh dan Timor Leste.  Bahkan namanya belakangan ini disebut-sebut dengan nada negatif oleh seorang purnawirawan jenderal TNI. Ia dianggap berada di belakang gejolak di Papua, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh Kingsbury.

Indonesia tidak asing bagi Kingsbury.  Ilmuwan yang mengawali studi di bidang Jurnalisme dan Politik di Royal Melbourne Institute of Technology, ini, memperoleh gelar Ph.D dari Monash Univesity dengan disertasi Cultural and Political Issues in Australian Reporting of Indonesia 1975-1993, pada 1997.

Pernah menjadi wartawan di beberapa surat kabar kota kecil di Australia, ia kemudian bergabung dengan Australian Associated Press. Lalua kemudian ia berkelana ke Amerika Selatan dan membuat sejumlah tulisan tentang perang sipil di El Salvador. Laporan-laporan tersebut menjadi alasan dirinya diberi penghargaan the Australian News Correspondents Memorial Award dalam bentuk beasiswa the Tony Joyce Scholar melanjutkan studi Jurnalisme di Columbia University, New York. In 1989.

Di Deakin University, Kingsbury pada awalnya mengajar Jurnalisme. Tetapi ia sempat meninggalkan dunia akademka dan memimpin relawan Australia untuk Timor Tmur dalam memonitor ‘konsultasi popular’ menjelang referendum. Pada tahun 2005, saat sudah menjadi dosen di Deakin University, Kingsbury kembali terlibat dalam resolusi konflik dengan menjadi penasihat bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan di Helsinki. Kingsbury juga terlibat sebagai penasihat dalam resolusi konflik  untuk the Liberation Tigers of Tamil Eelam,  Moro Islamic Liberation Front.

Pada tahun 2006 Kingsbury dipromosikan menjadi Associate Professor dan pada 2010 ditetapkan sebagai Personal Chair as Professor  While at Deakin University, Kingsbury, mengkoordinasikan misi peninjau pemilu di Timor Leste pada 2007, 2012 dan 2017.

Pada tahun 2015, ia ditetapkan sebagai Professor of International Politics. Pada November 2015, dan ia ditugaskan mengkoordinasi peninjau pemilu Myanmar.

Untuk kedua kalinya dalam pekan ini satuharapan.com mewawancarainya, terkait dengan masalah Papua. Dengan latar belakang kiprahnya yang pernah terlibat dalam resolusi konflik di Aceh dan Timor Leste, serta dengan pengenalannya akan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan di Papua, Damien Kingsbury kami minta untuk memberikan pandangan bagaimana prospek Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditandatangani pada 11 Desember 2017. Apakah Inpres ini akan dapat menjadi jalan bagi penyelesaian masalah Papua yang komprehensif dan bagaimana rakyat Papua seharusnya meresponsnya.

Damien Kingsbury memberikan catatan bahwa pandangan-pandangan yang ia sampaikan dalam wawancara ini adalah pandangannya sebagai pribadi dan tidak mewakili pandangan masyarakat Papua.

Berikut wawancara tersebut.

Satuharapan.com : Presiden Joko Widodo pada tanggal  11 Desember 2017 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.  Dalam  Inpres ini, Jokowi menginstruksikan Menteri Perencanaan Nasional untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan persiapan dan menetapkan rencana aksi tahunan program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua sampai 2019. Inpres juga menyebutkan beberapa tugas khusus kepada beberapa menteri, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Apa pendapat anda tentang Inpres ini, dalam rangka menyelesaikan konflik Papua?

Damien Kingsbury: Tampaknya Inpres bermaksud baik, tapi, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Papua, sangat sedikit niat baik di Jakarta yang sampai di Tanah Papua. Jadi, kita harus menunggu dan melihat apakah Inpres Jokowi bisa diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Jika  bisa, Inpres dapat membantu meringankan beberapa tekanan material yang dihadapi oleh banyak orang Papua. Masalahnya adalah, bagaimanapun, bahwa penganiayaan dan perlakuan sistematis terhadap rakyat Papua dari generasi ke generasi sebagai warga kelas dua tidak dapat diperbaiki dengan suatu isyarat (gesture), tidak peduli seberapa baik niatnya. Terkadang situasi sudah  sampai pada titik di mana keluhan yang dirasakan terlalu dalam untuk dilupakan atau dimaafkan.

Sejauh yang kita tahu tidak ada rencana untuk mengadakan dialog antara Papua dan Jakarta dalam Inpres tersebut. Apa pendapat Anda?

Inpres ini tidak menyebutkan sebuah dialog dan tampaknya itu bukan bagian dari pemikiran Jokowi tentang Papua, seperti yang terlihat saat dia berkampanye untuk menjadi presiden, seperti yang dilaporkan di media  saat itu, dan juga pada awal tahun ini. Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum Filipina Jose Diokno: tidak cukup hanya memiliki tempat berlindung dan makanan; banyak penjara menawarkan hal itu. Artinya, sampai atau kecuali ada dialog tentang  penentuan nasib sendiri yang sebenarnya, masalah Papua akan berlanjut. Hal ini mungkin sesuai dengan keinginan beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kehadirannya di Papua di tengah lingkungan keamanan yang tinggi.

Percepatan pembangunan apa yang bisa diharapkan untuk memecahkan masalah orang Papua?

Saya tidak yakin bahwa pembangunan saja  dapat mengatasi masalah ini. Itu (pembangunan, Red) adalah bagian dari jawabannya, tapi itu tidak membahas kekeliruan sejarah, yang  dimulai lebih dari setengah abad lalu, dan itu juga tidak menawarkan  martabat yang datang bersamaan dengan kebebasan untuk membuat keputusan untuk diri sendiri. Ada tes sederhana untuk ini: jika orang Indonesia kembali diokupasi, apakah mereka tidak akan mengatakan 'makanan dan tempat berlindung tidak cukup - kita harus memndapatkan hak untuk penentuan nasib sendiri dan rasa harga diri!'

Apakah Inpres ini menjawab permintaan penentuan nasib sendiri dari sebagian orang Papua?

(Inpres) Ini adalah isyarat yang bagus dan, dengan asumsi hal itu disampaikan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan meringankan sebagian dari kelalaian atas orang Melanesia di Papua. Tapi itu saja, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Papua, tanpa membahas masalah penentuan nasib sendiri, yang dalam hal ini tidak secara langsung disinggung.

Dapatkah Anda menceritakan pengalaman Anda untuk mempersatukan faksi-faksi pro-kemerdekaan Papua sampai mereka mencapai kesepakatan mengenai ULMWP?

Sekitar satu dekade yang lalu saya mengadakan beberapa pertemuan dengan perwakilan kelompok Papua untuk mendiskusikannya dengan mereka agar mereka bisa berbicara dengan suara bersatu. Saat itu, Presiden SBY telah mengindikasikan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah Papua, namun beberapa pejabat seniornya mengatakan tidak ada kelompok yang berbicara untuk orang Papua Melanesia. Koordinasi kelompok-kelompok ini dimaksudkan agar mereka memiliki suara sedemikian sehingga bisa melakukan dialog semacam itu. Namun, waktu habis dan SBY punya banyak masalah lain untuk diatasi, sehingga peluang itu hilang.

Menurut Anda apa yang paling inti dari  tuntutan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?

Apakah yang Anda maksud apa tuntutan ULMWP, atau apa pendapat saya tentang tuntutan mereka? Bila menyangkut  tuntutan mereka, dapat dibaca di situs web mereka: https://www.ulmwp.org/declaration-international-supervised-vote-independence

Pandangan saya sendiri adalah bahwa tidak akan ada rekonsiliasi akhir tanpa dialog seputar proses penentuan nasib sendiri yang sejati. Apakah dialog semacam itu menciptakan pemerintahan sendiri, seperti di Aceh, atau kemerdekaan, seperti di Timor-Leste, adalah konsekuensi dari proses dialog itu sendiri.

Dengan hadirnya Inpres ini, bagaimana Anda melihat kemungkinan dialog antara Jakarta dan Papua?

Inpres ini tidak membahas dialog dan pada tahap ini, saya tidak melihat kesempatan untuk berdialog, kecuali Jokowi memilih untuk mengadakan dialog semacam itu. Jika dia melakukannya, saya akan membayangkan bahwa Pak Jusuf Kalla akan bertanggung jawab atas koordinasinya, karena dengan dialog yang berhasil mengakhiri konflik Aceh di tahun 2005.

Editor : Eben E. Siadari