KLHK: Patroli Terpadu 846 Desa Rawan Karhutla

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (tengah) menetapkan status siaga darurat pada rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau 2017 di Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Riau, hari Selasa (24/1). Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla yang berlangsung selama 96 hari mendatang. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut patroli terpadu di 846 desa rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan sebagai bentuk pencegahan kebakaran di 2017.

"Untuk 2017, yang dipatroli terpadu ada 846 desa yang rawan karhutla," kata Direktur Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan saat dihubungi di Jakarta, hari Selasa (24/1).

Menurut dia, sosialisasi tentang tidak boleh membakar, cara pembukaan lahan tanpa bakar, dampak asap terhadap manusia dan cara deteksi titik panas dari satelit dan cara pemadaman api dengan penggunaan peralatan pemadaman yang ada dilakukan di desa rawan karhutla tersebut.

Berdasarkan hasil analisa desa rawan karhutla KLHK, pada 2015 ada 731 desa rawan karhutla, 2016 ada 115 desa rawan karhutla dan di 2017 mencapai 846 desa rawan karhutla.

Untuk antisipasi karhutla 2017, ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo upaya pencegahan dilaksanakan lebih awal di 2017. Arahan untuk lebih aktif melakukan pencegahan karhutla juga diberikan pula kepada 9 Gubernur, Pangdam, Kapolda, Dandim hingga Kapolres.

Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia mengatakan pendanaan lebih awal bisa dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan karhutla, khususnya untuk patroli dan pemadaman dini dari udara.

KLHK, menurut dia, mempersiapkan antipasi dan penanganan karhutla dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana Manggala Agni, pemenuhan kebutuhan pengendalian kebakaran Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dan penguatan satuan tugas desa.

"Revitalisasi alat tahun 2016 yang diadakan KLHK untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2017. Sekarang alat-alatnya ya sudah dikirimkan ke berbagai daerah yang rawan terjadi kebakaran," lanjut Raffles.

Sarana dan prasarana yang telah disiapkan KLHK tersebut antara lain kendaraan lapangan 42 unit, kendaraan pengangkut peralatan 50 unit, mobil tangki air 7 unit, sepeda motor trail 1.330 unit, pompa punggung 1.300 unit, pompa pemadam 110 unit, selang dan kelengkapannya 2.050 unit, sambu ponti nozzle 40 unit, GPS 200 unit, peralatan manual untuk MPA 150 paket, pakaian pemadam 1.000 unit, bahan aditif pemadam kebakaran 40.000 paket dan perlengkapan operasional Room Daops dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim 42 unit. (Ant)