KMP Seperti Syahrini Maju Mundur, Tapi Tak Cantik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Merah Putih (KMP) seperti ucapan penyanyi Syahrini yang beraksi maju kemudian mundur kembali. Bedanya, gabungan lima partai politik tersebut tidak cantik.

Hal tersebut diucapkannya sebagai tanggapan atas tindakan KMP yang memberi sinyal akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

“Kebijakan politik Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP seperti Syahrini maju mundur, tapi tidak cantik,” kata Pangi kepada satuharapan.com, di Jakarta, Minggu (7/12).

Dia juga menilai, bila KMP melakukan hal tersebut artinya telah bunuh diri politik. "Mereka tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015," ujar dia.

Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung

Ditinggalkan Rakyat

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan KMP telah coba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.

"Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik," ujar dia.

Menurut Pangi masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung Perppu Pilkada Langsung.

Selain itu Pangi tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung Perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.

"Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung Perppu Pilkada Langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan Perppu pilkada langsung," kata dia.

Pangi juga menilai masyarakat pasti kecewa dengan Partai Golkar karena dalam Musyawarah Nasional IX di Bali diputuskan menolak Perppu Pilkada dan mendukung pilkada melalui DPRD.

Selain itu, kata dia, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut.

"Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi Partai Golkar terhadap sistem pemilu," Pangi menegaskan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja