Koalisi dengan Gerindra Pertajam Konflik Internal PPP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat pimpinan nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat hari ini, Sabtu (19/4). Ini adalah lanjutan dari kisruh dalam Partai berlambang Kabah terkait koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

“Kami akan menyelenggarakan Rapimnas partai Sabtu, 19 April (2014) di DPP PPP. Mulai pukul 13.00 WIB,” kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy usai rapat harian, Sabtu dini hari.

Sebelumnya, Romahurmuziy masih mengatakan bahwa rapimnas kemungkinan baru akan digelar setelah keluar hasil resmi pemilu legislatif dari Komisi Pemilihan Umum. Namun, perubahan terjadi mendadak.

Seusai rapat, Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik di internal partainya. Dia mengatakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dalam rapimnas ini. Roma menepis dugaan bahwa rapat ini akan menggulingkan ketua umum terkait koalisi dengan Gerindra.

PPP Tidak akan Membelot

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menegaskan dukungan partainya kepada Gerindra tak akan berubah.

“PPP tidak akan membelot dari dukungannya kepada Gerindra dan Prabowo,” tegas Tamliha di Jakarta, Jumat (18/4).

Dia menambahkan, dukungan kepada Prabowo adalah amanah para ulama. “Ulama menyampaikan pendapat, harus dihormati dan pendapat ulama sesuai dengan pendapat Ketua Umum PPP,” kata Tamliha.

Sementara itu Prabowo Subianto mengaku  terus melakukan komunikasi dengan partai-partai lain guna membangun bangsa Indonesia selain PPP.

“Saya ingin sampaikan bahwa saya terus berkomunikasi dengan kekuatan politik lainnya. Kemajuan komunikasi politik itu sangat pesat dan kemungkinan kekuatan kita terus bertambah dalam koalisi bangsa dalam kepentingan bangsa yang lebih baik,” kata Prabowo.

Dia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PKB, PAN, PKS, Partai Demokrat, Golkar dan Hanura.

“Kalau PDIP mau gabung, kita terbuka,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Prabowo menyatakan ingin membangun bangsa Indonesia dengan kekuatan penuh demi memajukan bangsa.

“Saya ingin membangun koalisi besar karena bangsa kita besar dan ingin membangun bangsa yang besar ini,” kata Prabowo.

Akibat keputusan ini, perseteruan menjadi makin memanas. Sebelumnya sudah beredar surat pemecatan sekretaris jenderal PPP, Muchammad Romahurmuziy.

Bantah Dipecat

Politikus Romahurmuziy menyatakan tidak benar jika posisinya sebagai Sekjen PPP telah digantikan oleh Isa Muchsin.

“Sampai ditulisnya rilis ini jam 16.45 WIB, Sekjen DPP PPP masih dijabat oleh Muchammad Romahurmuziy, sesuai keputusan formatur Muktamar VII PPP di Bandung tahun 2011. Tidak benar pernyataan Wasekjen PPP Saifullah Tamliha yang menyebutkan bahwa sudah ada rolling Sekjen DPP PPP, yang didasarkan atas Rapat Pengurus Harian (PH) DPP yang disebutkan diadakan hari ini,” kata Romi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat.

Pertemuan pagi ini sekitar jam 10.00-11.30 WIB yang diadakan di DPP PPP dipimpin dihadiri hanya oleh 15 orang dari 55 Anggota Pengurus Harian DPP PPP. Pasal 57 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari Anggota Pengurus Harian.

Artinya, rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 orang Anggota PH DPP. “Terhadap pernyataan yang menyebutkan keputusan itu didasarkan atas ketentuan pasal 9 ayat (2) ART PPP disampaikan bahwa keputusan tersebut harus didasari atas “hal yang sangat mendesak” yang mana itu tidak pernah ada.

“Keputusan itu hanya bisa dilakukan bersama-sama oleh ketua umum, 4 orang wakil ketua umum, ketua bidang organisasi, sekjen, dan wasekjen bidang organisasi. Yang mana hal ini juga tidak terjadi,” kata Romi.

Dia mengatakan, DPP PPP tidak pernah mengadministrasikan surat keputusan terkait pemecatan atau rolling siapa pun fungsionaris PPP.

“Dengan demikian, surat keputusan apa pun yang muncul, adalah ilegal, melanggar AD/ART PPP, DAN dengan demikian batal demi hukum sesuai hasil konsultasi kami kepada Mahkamah Partai,” kata Romi.

Bantahan serupa juga diungkapkan politikus lainnya dari PPP.

Emron Pangkapi Nilai Surat Pemecatan Suharso Bodong

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyatakan surat pemecatan Suharso Monoarfa dapat dipastikan merupakan surat “bodong” karena dikeluarkan tidak sesuai prosedur partai.

“Sampai Kamis (17/4) sore saya di ruang kerja DPP partai, tidak ada surat tentang pemecatan itu, dan filenya juga tidak ada, maka itu surat bodong. Kalau pun ada suratnya, itu menyalahi prosedur,” kata Emron Pangkapi dijumpai di sela-sela pertemuan tokoh dan pimpinan partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4) malam.

Menurut Emron, seharusnya surat pemecatan kader ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai.

“Di PPP itu ada protapnya harus ditandatangani ketua umum dan sekjen,” kata dia.

Meskipun demikian Emron tidak memberikan informasi apakah pemecatan itu tetap dilakukan atau tidak.

Sebelumnya, beredar surat pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat Ketua DPW PPP yang ditandatangani Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Seluruhnya dipecat lantaran dianggap melanggar AD/ART partai dengan berupaya memakzulkan ketua umum yang dinilai menyalahi aturan dengan hadir di kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Gerindra Tak Ikut Campur

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan pihaknya tidak ikut campur atau mengintervensi kekisruhan yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan nasib Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan kami karena itu urusan internal mereka. Silakan mereka atur rumah tangganya sendiri, kami tidak intervensi,” ujar Suhardi di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Selasa.

Terkait dengan isu koalisi, dia mengatakan bahwa hal tersebut belum tentu batal. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa mencampuri internal PPP.

“Koalisi batal belum tentu juga karena pengurus baru bisa kepada kami. Akan tetapi, kami tidak bisa campuri internal PPP. Yah, semoga kisruh internal PPP cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, Wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan bahwa rapat membahas nasib Ketua Umum PPP Suryadharma Ali diundur karena banyak pengurus harian di daerah yang masih mengawasi penghitungan di daerah pemilihannya masing-masing.

“PH DPP yang terhormat rapat PH DPP hari ini pukul 19.00 WIB diundur mengingat banyak pengurus harian di daerah yang masih mengawasi penghitungan di dapilnya masing-masing,” ujar pesan singkat Suryadharma Ali yang disampaikan Emron Pangkapi kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.

Menurut dia, rapat diundur dan belum diketahui waktu pelaksanaannya kapan dan Suryadharma Ali masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

“Suryadharma Ali masih menjabat sebagai ketua umum dan kami harus hormati keputusannya,” kata dia.

Ia mengatakan bahwa sebanyak 26 orang bersedia menghadiri rapat. Namun, dengan adanya pesan singkat Suryadharma Ali itu, rapat diundur.

Rapat dijadwalkan mengevaluasi hasil pemilu dan hal lainnya serta surat itu dikirimkan kepada 55 orang pengurus DPP PPP. (Ant)