Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Evaluasi Hukuman Mati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Sikap tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Masyarakat Sipil Tolak Hukuman Mati dan Dukung Bongkar Mafia Narkoba' yang digelar di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, hari Selasa (2/8).

Aksi ini dihadiri Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, Direktur Ekosob Sri Palupi, pengamat politik Arif Susanto, dan Kepala Litbang Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jerry Sumampouw.

“Kami dari PGI menolak adanya hukuman mati di Indonesia. Hal tersebut sudah kami sampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta mengevaluasi kembali dengan harapan ke depan tidak diberlakukan kembali,” kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan PGI Jerry Sumampouw.

Dia menambahkan sejak eksekusi tahap pertama sampai dengan tahap kedua gereja sudah meminta kepada negara untuk menghentikan eksekusi hukuman mati. Hal tersebut berdasarkan dari proses pemahaman gereja, bahwa kehidupan itu adalah milik Allah oleh karena itu, kehidupan adalah anugerah dan karunia tertinggi yang tidak boleh diambil oleh yang lain.

“Yang berhak mengambil kehidupan itu hanyalah Allah pemberi dan pemelihara kehidupan,” kata Jerry.

Pada sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap ketiga kemarin, PGI juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden, untuk meminta dievaluasi kembali terhadap pelaksanaan sanksi hukuman tersebut.  

“Kami menilai banyak negara sudah menghargai peradaban dengan mulai menolak praktik-praktik sanksi hukuman mati yang dulu mereka terapkan, dan lama-kelamaan mulai berubah,” ujar Jerry.  

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum