Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan

Dari kiri ke kanan, Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU)Dani Setiawan, Sekjen Seknas FITRA Yuna Farhan, dan Peneliti Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan dalam peluncuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Konstitusi Tahun Anggaran 2014 di Jakarta pada hari Kamis (15/8).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan meluncurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Konstitusi Tahun Anggaran 2014 di Jakarta pada hari Kamis (15/8). APBN Konstitusi 2014 merupakan ikhtiar untuk mendorong perumusan kebijakan anggaran negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. APBN Konstitusi 2014 didesain sebagai instrumen melaksanakan amanat konstitusi, seperti mewujudkan kedaulatan rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

APBN Konstitusi 2014 merupakan counter APBN 2014 versi Pemerintah. APBN 2014 versi Pemerintah selama ini disusun hanya sekedar menjalankan ritual tahunan. Desain anggaran belum ditujukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, korupsi anggaran semakin marak, inefektif, dan inefisien dalam pengelolaan anggaran.

APBN Konstitusi 2014 disusun dengan mempertimbangkan lima hal. Pertama, kondisi perekonomian global yang tidak menentu akan berpengaruh pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Kedua, persoalan mendasar sisi fiskal adalah defisit anggaran.

Ketiga, masalah pengangguran dan kemiskinan. Dibadingkan beberapa negara di kawasan Asia, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cukup tinggi, sebesar 6,12 persen pada tahun 2012.

Keempat, masalah daya saing dan inovasi. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun tingkat daya saingnya masih sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Data daya saing Indonesia melorot pada posisi ke-50 pada tahun 2012/2013 dan berada di bawah beberapa negara ASEAN.

Kelima, masalah sektor perbankan. Dorongan percepatan ekonomi sangat tergantung dari kucuran modal perbankan salah satunya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan terdiri Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Indonesia For Global Justice (IGJ), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF), Nurain Domili, Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), P3M, Perkumpulan Inisiatif, Perkumpulan Prakarsa, Seknas FITRA, Trade Union Rights Centre (TURC), WALHI, dan YAPPIKA.