Kok DPR Desak Jokowi Reshuffle Rini Soemarno?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Seruan pencopotan Rini Soemarno dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian gencar dilontarkan sejumlah penghuni Gedung Parlemen Senayan. Seruan tersebut mulai keras dilontarkan sejak DPR berusaha menolak adanya suntikan dana ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pekan kemarin.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon, menilai Rini terlalu mendominasi kebijakan yang mempengaruh perekonomian nasional, oleh karena itu Presiden Jokowi harus segera mencopot Rini dari posisi Menteri BUMN.

"Kalau dari sisi ekonomi, yang mendominasi Bu Rini," ucap Fadli kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari (Rabu (4/11)..

Bahkan, akibat ulah Rini, Fadli mengatakan, Presiden Jokowi sampai tidak mengetahui rencana pembelian Airbus untuk maskapai Garuda Indonesia. Padahal, ketika itu masalah tersebut sedang ramai diperbincangkan publik, karena diduga ada pemborosan uang negara.

"Pada waktu di holding room, waktu Presiden ke sini (DPR), saya tanya ke Presiden bagaimana rencana pembelian Airbus. Presiden malah bingung, dia tidak tahu, padahal waktu itu isunya lagi ramai," ucap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

"Nah, ini harus dipertanyakan, who is the real president?” dia menambahkan.

Pada sisi lain, Fadli menyebutkan langkah Rini meminta anggaran PMN sebesar 40 triliun rupiah untuk disuntikkan ke BUMN juga menjadi salah satu alasan mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK itu layak dicopot dari posisi Menteri BUMN.

PDIP Ikut Berseru

Tak mau ketinggalan, partai pengusung utama Jokowi sebagai Presiden, PDI Perjuangan, juga ikut meminta Rini dicopot dari Menteri BUMN. Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan ada sekitar 10 fraksi di DPR yang merasa tidak puas dengan kinerja Rini.

"Dari penolakan fraksi-fraksi terkait PMN untuk BUMN itu sudah jelas. Itu sinyal Kementerian BUMN tidak kredibel di mata 10 fraksi," kata dia.

Namun, Hendrawan menjelaskan, pencopotan Rini dari Menteri BUMN tidak perlu meminta pesan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang Presiden.

"Ibu (Mega) tahu posisi. Tidak perlu pesan Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, pesan Senayan sudah jelas," kata Hendrawan.

Risiko Politik

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, menilai permintaan DPR agar Presiden Jokowi segera mencopot Rini dari Menteri BUMN merupakan risiko politik. Di mana, sejumlah partai politik di DPR melihat Rini menjadi penghalang berbagai kepentingan mereka terwujud.

“Ini merupakan risiko politik, kemungkinan karena sejumlah partai politik di DPR merasa kepentingannya terhalang dengan keberadaan Rini di Menteri BUMN,” ujar dia.

Menurut dia, berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Rini sebagai Menteri BUMN saat ini masih sejalan dengan harapan Presiden Jokowi.

Terkait suntikan untuk BUMN melalui PMN, Muradi menilai hal itu bertujuan untuk menstimulus BUMN agar memiliki kinerja lebih baik. “Misalnya seperti PT PAL dan PT Pindad,  itu masih butuh stimulus dari negara. Tujuannya, agar negara mendapatkan keuntungan yang lebih baik,” kata dia.

Dia pun menyampaikan, Presiden Jokowi sebaiknya mengganti Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), AAGN Puspayoga, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Yuddy Chrisnandi, yang kinerjanya tidak terlihat hingga saat ini.

“Terutama MenpanRB, yang belum lama ini menyatakan bahwa cum laude dapat langsung diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Itu salah, PNS itu semuanya harus melalui seleksi, buktinya sampai sekarang banyak cum laude yang masih belum kerja,” tutur Muradi.

Editor : Sotyati