Komandan LNA LIbya Mengatakan Menerima Mandat Rakyat untuk Memerintah

BENGHAZI, SATUHARAPAN.COM-Komandan Tentara Nasional (LNA) Libya, Khalifa Haftar, mengatakan bahwa LNA menerima "mandat dari rakyat" untuk memerintah negara itu, hari Senin (27/4). Dia tampaknya mengabaikan otoritas sipil yang secara nominal memerintah Libya timur.

Haftar melancarkan perang setahun lalu untuk merebut ibu kota Tripoli dan bagian lain Libya barat laut. Dia diketahui, secara luas mengendalikan pemerintahan paralel yang memerintah wilayah timur.

Dalam pidatonya di televisi itu ia tidak menguraikan seperti apa struktur kekuasaan baru itu dan konsekuensi politiknya yang lebih luas juga belum jelas.

Libya telah terpecah sejak tahun 2014 antara daerah-daerah yang dikendalikan oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli dan barat laut, dan wilayah timur yang dipegang oleh pasukan LNA yang berbasis di Benghazi.

"Kami mengumumkan bahwa perintah umum adalah menjawab kehendak rakyat, meskipun bebannya berat dan banyak kewajiban dan tanggung jawab, kami akan tunduk pada keinginan rakyat," katanya.

Solusi Politik

LNA tahun lalu bergerak maju ke pinggiran selatan Tripoli, dan sering membombardir ibu kota, namun kehilangan kekuatan terhadap pasukan pro-GNA selama pertempuran bulan ini.

Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia. Sedangkan GNA didukung oleh Turki. Haftar telah lama menjadi penguasa de facto Libya timur, tetapi kekuasaan secara nominal dipegang oleh pemerintahan sipil. Benghazi adalah rumah bagi lembaga negara paralel, serta parlemen nasional.

GNA berada di bawah Dewan Presiden beranggotakan tiga orang, yang didirikan pada 2015 dalam perjanjian politik yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan dan perpecahan yang telah berlangsung sejak pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi. Namun Haftar mengatakan pekan lalu bahwa perjanjian itu gagal.

Mohammed Ali Abdallah, seorang penasihat GNA mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Haftar sekali lagi mengungkap niat otoriternya ke dunia. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan penghinaannya atas solusi politik dan demokrasi di Libya." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti