Komisi Eropa Usulkan Sistem Kuota Migran

SATUHARAPAN.COM – Komisi Eropa di Brussels, Belgia, mengajukan sistem kuota jumlah migran agar lebih merata di negara-negara Uni Eropa. Sistem ini diajukan untuk meringankan beban Italia dan Yunani, tempat tujuan terbesar para migran.

Saat ini, sebanyak lima negara Uni Eropa, dari 28 negara terdaftar, telah menerima sekitar tiga per empat dari jumlah para migran pencari suaka.

Agar lebih merata, sistem ini melihat banyaknya populasi, tingkat pengangguran, dan kekuatan ekonomi.

Negara-negara yang mendukung usulan ini adalah Italia, Yunani, Jerman, dan Swedia. Namun, penolakan juga datang dari Eropa Timur dan daerah Baltik, serta Inggris.

Menurut  The Guardian, ide ini muncul karena mempertimbangkan beberapa negara anggota yang telah berkontribusi besar bagi para pengungsi untuk mendapatkan tempat tinggal. Oleh sebab itu, Eropa harus membuka jalan hukum bagi para migran untuk masuk ke kawasan Uni Eropa dengan aman.

Komisi Eropa menilai bahwa para migran tidak bisa dibiarkan menggunakan jaringan kriminal penyelundup dan pedagangan manusia. Harus ada cara yang aman dan legal bagi migran untuk mencapai Uni Eropa.

Akan tetapi, ide itu ditentang keras oleh Menteri Dalam Negeri Inggris, Theresa May, yang menulis dalam harian The Times, Rabu (12/5) dan mengatakan bahwa kata “kuota” hanya akan memperkuat insentif bagi usaha penyelundupan manusia dan mendorong lebih banyak orang untuk melakukan upaya yang berbahaya dengan memasuki wilayah Uni Eropa melalui laut.

"Pendekatan ini hanya akan meningkatkan jumlah migran di Mediterania dan mendorong lebih banyak orang untuk hidup dalam risiko," tulis Mei.

Ia menambahkan, "Uni Eropa harus bekerja untuk membangun tempat pendaratan yang aman di Afrika Utara, sekaligus melakukan program memulangkan kembali para migran ke asalnya."

Penolakan juga datang dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán. Menurutnya, ide sistem kuota migran ini merupakan ide gila dan ia akan menentang usulan tersebut. 

Lain halnya dengan pendapat Perwakilan Khusus untuk Hak Asasi Manusia di Parlemen Jerman, Christoph Strasser yang mengkritik negara-negara penolak ide sistem kuota ini.

Dikatakan dalam berita Deutsche Welle, Strasser melihat kurangnya solidaritas negara-negara penolak kuota dengan negara-negara perbatasan Uni Eropa.

Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz, juga mengatakan, “egoisme negara-negara Uni Eropa yang sudah berlangsung selama 20 terakhir ini dapat diatasi melalui tindakan kemanusiaan ini.” Ia mengatakan hal itu untuk menyinggung Inggris dan Hungaria.

Usulan yang diajukan oleh Komisi Eropa ini bisa ditolak oleh Dewan Negara Anggota Eropa atau Parlemen Eropa.

Tahun ini dilaporkan sebanyak 1.800 orang tenggelam mencapai Uni Eropa untuk melarikan diri dari konflik dan kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika. Banyak pihak yang telah memanfaatkan keadaan ini untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat bisnis penyelundupan manusia di lautan Mediterania.

Editor : Eben Ezer Siadari