Komisi I Setuju Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Hanafi Rais mengatakan bahwa Komisi I setuju pemerintah membangun pangkalan militer di Kepulaun Natuna.

“Kepulauan Natuna sebagai pangkalan militer sudah disampaikan ke Komisi I dan sudah setuju untuk dibangun secara bertahap,” kata Hanafi Rais di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (28/6).

Menurut Hanafi secara militer pemerintah Indonesia mempunyai rencana memperkuat kedaulatan di Kepulauan Natuna tapi di sisi lain sekaligus mengoptimalkan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Ini harus dikejar jangan karena kita punya hak berdaulat memanfaatkan kekayaan alam di sana. Sehingga keduanya harus dijalankan,” kata dia.

Selain itu, Hanafi  menilai untuk komunikasi dengan negara-negara di ASEAN perlu dilakukan agar tidak dianggap sebagai bentuk militerisasi yang mengacam negara tetangga.

Namun dia mengatakan, langkah itu sebagai penyikapan yang terukur pemerintah terhadap ancaman Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.

"Komunikasi itu sudah dilakukan di antara Kemenlu di ASEAN, dalam bentuk formal dan informal dan negara-negara di ASEAN memahami itu," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna.

“Yang dibangun adalah beberapa pangkalan militer. Tapi perlu kita berdayakan lagi, contohnya runway Lanud Ranai, perlu ada perpanjangan lagi, perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ground support equipment pesawat tempur di sana," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, hari Senin (27/6).

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru.

Panglima menjelaskan pembangunan dapat dimulai pada akhir 2016 dan pada 2017 harus ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum