Komisi I Setuju Penambahan Anggaran Kementerian Pertahanan

Ilustrasi. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, dari Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha G SH kepada Mayjen TNI Wiyarto, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dari Mayjen TNI M Fuad Basya kepada Mayjen TNI Endang Sodik, MBA, di ruang hening Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, pada hari Senin (3/8). (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mahfudz Siddiq, mengatakan pihaknya menyetuji penambahan anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2016 senilai 37 triliun rupiah.

"Komisi I DPR pada prinsipnya mendukung (penambahan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2016 senilai Rp 37 triliun," katanya kepada Antara di Jakarta, hari Jumat (25/9).

Menurut dia, setelah Komisi I DPR menyetujui maka akan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Dia pun menjelaskan, dana tambahan itu akan digunakan untuk kebutuhan kesejahteraan pegawai dan pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). "Paling banyak (digunakan) untuk Alutsista sekitar Rp30 triliun," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mahfudz menjelaskan Komisi I DPR tidak memberikan catatan khusus atas persetujuannya tersebut. Namun, pihaknya meminta agar payung hukum Rencana Strategis Minimum Essential Forces tahap dua disiapkan.

"Bisa dalam bentuk Kepmen (Keputusan Menteri) namun lebih bagus jika Keppres (Keputusan Presiden)," kata dia.

Tahun penganggaran 2015, Kementerian Pertahanan/TNI mendapat anggaran Rp102 triliun dengan alokasi untuk alutsista sekitar 40 triliun rupiah.

Sementara itu, pada tahun 2016 pagu anggaran Kemhan/TNI hanya 95 triliun rupiah, atau turun sekitar 7 triliun rupiah dibandingkan anggaran 2015.

Editor : Bayu Probo