Komisi III DPR Sepakat Bentuk Pansus Pelindo II

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pembentukan Panitia Khusus Pelabuhan Indonesia (Pansus Pelindo) II. Komisi III DPR RI pun akan menjadi inisiator dengan menggandeng Komisi V, Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi XI.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan kesepakatan pembentukan Pansus Pelindo diambil saat melakukan Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hari Selasa (8/9) lalu, dengan pengusul Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Pertama usulan pembentukan Pansus Pelindo II datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian teman-teman yang ada di Komisi III DPR RI sepakat menjadikannya rekomendasi komisi sehingga menjadi keputusan Komisi III DPR RI," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (10/9).

Namun, dia mengatakan, saat ini pembentukan Pansus Pelindo II masih terhalang, sebab Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin tengah berada di luar negeri. Oleh karena itu, saat ini Komisi III DPR RI masih menunggu kehadiran Aziz untuk membawa usulan pembentukan Pansus Pelindo II ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI.

"Karena Ketua Komisi III pak Aziz Syamsudin masih diluar negeri. Kita menunggu beliau. Untuk mengajukan ini ke pemimpin DPR RI" kata politikus Partai Paersatuan Pembangunan (PPP) itu.

Bawa Nama Besar

Senada, anggota Komisi III DPR RI darii Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, juga menyatakan dukungannya terkait usulan pembentukan Pansus Pelindo II. Selain mengaku melihat banyak penyimpangan, menurut dia pembentukan pansus ini juga sebagai bentuk dukungan kepada Polri yang ingin mengusut tuntas penyelewangan di tubuh Pelindo II.

"Kita hormati gagasan dari PDI Perjuang. Kalau lihat di Komisi III DPR RI, dapat dikatakan semua mendukung. Ini kita kompak. Kita dukung," kata Ruhut.

Dia pun mengaku sepakat Komisi III DPR RI menjadi inisiator dan menggandeng empat komisi lainnya untuk masuk dalam Pansus Pelindo II. Sebab, kasus Pelindo II merupakan kasus korupsi yang berkaitan dengan banyak sektor.

"Kalau liat Komisi III, kita akan kerja sama sama, karena ini kaitannya dengan korupsi dan bawa-bawa nama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Polisi Budi Waseso. Saya rasa ini penting," kata Ruhut.

"Kita acungi jempol, ada sekitar 20 kasus yang signifikan. Kita tak mau ada intervensi," politikus Partai Demokrat itu menambahkan.

Selain itu anggota Komisi III DPR RI ini juga menolak anggapan pembentukan Pansus Pelindo II akan menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, pihak-pihak terkait kasus Pelindo II yang takut diusut justru menghadirkan kegaduhan.

"Kalau kita bicara ini, kegaduhan, tapi yang kebakaran jenggot itu yang bikin gaduh. Waktu kita rapat dengan Kapolri kemarin, disebut nama Sofyan Djalil, Rini Soemarno dan Jusuf Kalla. Ada orang kuat, bahkan ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Ruhut.

Oleh karena itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrat mendukung pengungkapan dugaan adanya permainan di Pelindo II. Dimana permainan tersebut telah membuat negara negara mengalami kerugian miliaran rupiah.

Editor : Bayu Probo