Komisi VIII: Kemenag Tak Pandai Habiskan Anggaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Fauzan Harun dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) tidak pandai untuk mengabiskan anggaran.

Sebab, kata Fauzan Dirjen PHU dengan alokasi anggaran Rp 1.085.286.899.000 yang terealiasai hanya Rp 849.092.618.833.

"Dirjen PHU Kemenag tidak pandai untuk menghabiskan aggaran mengapa, karena tidak percaya diri, Dirjen PHU itu tidak percaya diri beliau itu Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, tapi bukan jurusannya," kata Fauzan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen PHU dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (7/3).

Selain itu, Fauzan mengaku bahwa di Internal Kemenag ada tenaga-tenaga yang diambil diluar Kemenag seperti dari KPK, BPK, dan BPKP. Dengan demikian anggaran di Kemenag berjalan mulus dan bagus.

"Kemenag itu sudah menyadari dan mengakui bagaimana realisasi anggaran di Kemenag itu berjalan mulus dan bagus maka mengambil tenaga-tenaga yang dari luar untuk memperbaiki kinerja  Kemenag sendiri, itu ada dari KPK, BPK dan BPKP," kata dia.

Selain itu, kata Fauzan kinerja Kemenag sampai saat ini belum ada yang diharapkan seperti kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi belum ada landasan hukumnya namun diberikan anggaran.

"Kenyataanya Kemenag ini hingga saat ini masih belum apa yang kita harapkan contoh kita kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi belum ada landasan hukumnya kenapa di kasih anggaran, kalau kita tahu tidak akan cair tidak usah lagi kasih anggaran, tolong di dengarkan pak Dirjen, barang kali dapat di kasih masukan," kata dia.

Selain itu, untuk wilayah DKI Jakarta anggarannya terealiasinya sangat kecil alokasi anggarannya Rp 120.000.000. Realisasi Rp 18.817.675. Atau 15, 68 persen.

"DKI Jakarta penyerapannya sangat kecil apakah tahun 2016 ini dianggarakan kembali karena kita sudah mengeluarkan perencanaanya sehingga mubazir kalau tahun 2016 ini tidak di anggarkan kembali karena pelaksanaanya sudah cair dan sudah selesai," kata dia.

Kemudian, kata Fauzan sesuai dengan pengarahan Kementerian Keuangan dan menurut para pakar-ekonomi Indonesia bisa bagus mana kala penganggarean belanja modal itu lebih besar dari pada belanja barang, namun yang  ada sekarang ini tidak hanya dari Kemenag saja di seluruh Kementerian bahwa belanja barang lebih besar dari belanja modal.

"Nah disini Dirjen PHU ini belanja barang lebih besar daripada belanja modal," kata dia.

Editor : Bayu Probo