Komisi X Minta Kemendikbud Evaluasi Buku Kurikulum 2013

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi X DPR RI menginginkan upaya lebih lanjut untuk mengevaluasi peredaran buku-buku pelajaran setingkat SD yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam kaitannya dengan Kurikulum 2013. Pernyataan ini dikatakan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Rabu (11/9).

“Kemendikbud harus menarik buku-buku yang tidak objektif. Selanjutnya, agar buku-buku yang beredar, harus sudah memenuhi standar objektifitas,” kata Utut.

Mendapat kritikan dari Komisi X DPR RI tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh berdalih bahwa pendekatan untuk penulisan buku menggunakan teori-teoeri dan metode tertentu.

“Kesalahan penulisan buku sejarah punya implikasi sangat berbeda jika dibandingkan kesalahan penulisan buku Matematika. Itu karena terkait konteks sosial politik. Pendekatan penulisan buku sejarah untuk pendidikan harus memakai positive memory,” kata Nuh.

Sebelum Muhammad Nuh mengatakan pendapat tersebut, Utut Adianto juga menyamnpaikan fakta terkait dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pada modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk materi sejarah, yang digelar oleh Konsorsium Sertifikasi Guru dan Universitas Negeri Malang.  

Masih terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 yang telah dimulai pada Juli 2013, Komisi X DPR-RI, menurut Utut menginginkan kriteria-kriteria yang transparan dan mudah dipahami oleh guru-guru yang akan mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 dan guru-guru tersebut harus mempunyai persyaratan kompetensi dan keunggulan. Selain itu, guru-guru juga harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, terkait dengan evaluasi perbukuan dan pelatihan guru, Komisi X dan Kemendikbud sepakat akan membahas hal ini pada raker lanjutan dalam waktu dekat.

Sejumlah anggota Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi pada bidang lain, yakni penyaluran Bantuan Siswa Mandiri (BSM) bagi siswa berprestasi namun dari sisi finansial dan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Komisi X mendesak Kemendikbud segera menuntaskan penyaluran tahun 2013. Baik yang didanai melalui APBN TA 2013 maupun APBN-P TA 2013,” kata Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Nuh berdalih bahwa buku atau materi sejarah harus bisa menanamkan ingatan positif bagi siswa.  Akan tetapi beberapa anggota Komisi X menyarankan seharusnya Muhammad Nuh menyusun buku referensi sejarah bagi Kurikulum 2013 dan dilengkapi dengan wawancara para mantan Presiden Indonesia.

“Saya sudah menulis surat kepada para mantan Presiden, untuk dimintai wawancara langsung terkait fungsi kesejarahan para Presiden terdahulu. Kita targetkan buku selesai (pada) akhir tahun,” kata Muhammad Nuh.

Utut yang berasal dari Fraksi PDIP menjelaskan, modul itu memuat salah satu sub-judul yaitu "Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri". Di dalamnya termuat informasi tentang kepemimpinan Megawati beserta peran yang sudah dilakukan. Namun menurutnya, ada sejumlah catatan yang bisa menimbulkan persepsi negatif pada siswa.

Misalnya, menurut Utut, terkait prestasi Megawati, modul tersebut memuat kata-kata, "mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi tapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi". Modul tersebut juga menyampaikan bahwa ada kegagalan dalam pemerintahan Megawati, seperti Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Selain itu, kegagalan Megawati lain yang dimuat dalam modul tersebut adalah gagal dalam diplomasi sehingga Kepulauan Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia.

Terkait hal itu, Utut meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam penyusunan materi atau buku sejarah. "Mengapa materi seperti ini bisa dibawakan dalam sebuah pelatihan guru?" ujarnya.

Nuh menegaskan, buku atau materi sejarah harus bisa menanamkan ingatan positif bagi siswa. Menurutnya, Kemdikbud saat ini sedang menyusun buku referensi sejarah untuk Kurikulum 2013, yang akan dilengkapi dengan wawancara para mantan Presiden RI.

“Saya sudah menulis surat kepada para mantan Presiden, untuk dimintai wawancara langsung terkait fungsi kesejarahan para Presiden terdahulu. Kita targetkan buku selesai (pada) akhir tahun,” tandasnya.

Sementara itu, Dedi Gumelar dari Fraksi PDI-P juga menyoroti Mendikbud bersikap tegas dalam penyusunan buku, karena sudah berulang kali ramai diberitakan buku-buku pelajaran yang tidak layak edar.

"Saya tidak pernah dengar ada sanksi tegas dari Mendikbud kepada para penulis buku itu. Saya kira, Bapak dan Ibu tahu, ada datanya. Ini kelalaian," tandas Dedi.

Dari fakta yang didapat oleh Komisi X DPR RI di lapangan, buku-buku pelajaran dan buku panduan guru berbasis Kurikulum 2013 yang sudah beredar tidak objektif. Dedi mengambil contoh tentang sejumlah orang tua murid yang memprotes buku mata pelajaran di Aceh, mengenai ukuran alat vital, hal tersebut sangat tidak pantas dalam dunia pendidikan di Indonesia. (dpr.go.id/ indonesianheadlines.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja