Komnas HAM Desak Presiden Hentikan Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, SATUHARAAN.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua menyusul terbunuhnya seorang warga dan melukai 16 lainnya yang diduga dilakukan polisi saat mencoba memadamkan aksi demonstrasi.

Menurut media lokal Tabloid Jubi, insiden tersebut terjadi pada hari Selasa (1/8) saat para karyawan sebuah perusahaan di Kabupaten Deiyai Papua ​​menolak mengangkut seorang pemuda yang tenggelam di sungai untuk dibawa ke rumah sakit.

Warga menjadi marah ketika pemuda tersebut akhirnya meninggal dunia dengan menyerang kamp pekerja dan petugas kepolisian yang dipanggil oleh perusahaan tersebut, Tabloid Jubi melaporkan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes A.M. Kamal mengatakan bahwa petugas melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan pemrotes dan berdasarkan catatan polisi jumlah korban luka ada sembilan warga, tidak 16, akibat tembakan peringatan tersebut dan seorang lagi meninggal karena luka di kaki.

"Presiden Jokowi sejatinya harus mengambil inisiatif dan memimpin penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan di Tanah Papua secara dialogis, damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka NKRI yang sejati," kata Komisioner Komnas Ham Maneger Nasution dalam sebuah pernyataan, Kamis (3/8).

Menurut Maneger Nasution, Komnas HAM juga sudah mengirim anggotanya ke Papua untuk menyelidiki insiden tersebut.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Natalius Pigai, mengatakan insiden di Deiyai sebagai "pelanggaran hak asasi manusia yang serius".

Pendekatan keras oleh polisi dan militer atas nama perusahaan "telah terjadi sejak lama, secara besar-besaran dan sistematis. Lebih dari 60 orang telah meninggal karena kasus seperti ini," kata Pigai kepada Reuters.

A.M. Kamal mengatakan polisi dan anggota Komnas HAM hari ini sudah mulai melakukan investigasi dengan memeriksa para karyawan. Mereka juga akan memeriksa anggota kepolisian yang terlibat dalam insiden tersebut besok, hari Jumat (4/8).

Koalisi Internasional untuk Papua dalam laporannya pada 2017 mengatakan ada peningkatan signifikan terkait kondisi hak asasi manusia di Papua pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (reuters.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja