Komnas HAM: Pemerintah dan Freeport Rampas Tanah Adat Suku Amungme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengatakan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah melakukan perampasan dan penguasaan terhadap lahan milik masyarakat adat suku Amungme di wilayah hukum adat Amungsa.

Setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan selama dua tahun, Komnas HAM mempertanyakan khususnya terkait dengan hak ulayat atas tanah yang saat ini telah dikelola oleh PT Freeport Indonesia di wilayah hukum adat Amungsa yang dimiliki oleh suku Amugme.

"Apakah saat pertama kali melakukan konversi di wilayah suku Amungme itu PT Freeport dan Pemerintah pernah ada transaksi jual beli?" kata Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai dalam gelar jumpa pers yang digelar di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, hari Jumat (24/2).

Biasanya, lanjut dia, pengelolaan usaha atau penguasaan lahan itu semua dilakukan melalui sebuah proses transaksi jual beli. Jika iya, maka Pemerintah dan PT Freeport harus mengemukakan secara rinci di mana mereka melakukan transaksi tersebut, berapa nilainya dan melalui siapa dengan siapa.

“Wilayah Amungsa yang sekarang sedang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia itu bukan wilayah tidak bertuan, namun wilayah tempat hunian penduduk,” ujar Natailius Pigai.

Jadi, gunung yang setinggi itu ke lokasi empat pemukiman yang berada di kawasan itu hanya berjarak dua kilometer. Menurutnya, itu merupakan wilayah hunian para penduduk, oleh karena itu sebelum melakukan eksploitasi di wilayah itu harus dilakukan transaksi jual beli.

“Kami menyimpulkan secara sah dan menyakinkan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah melakukan perampasan dan pengambilan lahan masyarakat suku Amungme. Kesimpulan ini berdasarkan hasil penyelidikan dan pemantaun selama hampir dua tahun kepada PT Freeport Indonesia, baik itu di Timika, Papua maupun di Jakarta, kemudian meminta keterangan dari Kabupaten Mimika, serta masyarakat, dan kementerian terkait,” kata Natalius Pigai.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum