Komnas HAM Putar Film "Memperjuangkan Keadilan di Tanah Sendiri"

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menggelar pemutaran film dan diskusi terkait HAM di Kota Jayapura, Papua, Kamis (19/12).

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey yang ditemui usai kegiatan mengatakan pemutaran film dan diskusi tersebut digelar di Gedung Dewan Kesenian Tanah Papua merupakan bagian dari memperingati Hari HAM.

"Komnas HAM itu kan salah satu fungsinya adalah penyuluhan dan pendidikan dan masih dalam rangkaian Hari HAM, kami melaksanakan pemutaran sejumlah film dokumenter, salah satunya berjudul Memperjuangkan Keadilan di Tanah Sendiri," katanya.

Kegiatan itu, kata dia, untuk mengedukasi dan memberikan pesan dan kesan agar perjuangan HAM dilakukan dengan cara-cara yang damai. Memperjuangkan HAM dengan cara elegan, termasuk soal HAM masa lalu lewat potensi dari para seniman film agar bisa berkarya dalam bentuk pesan perdamaian, ujarnya pula.

"Tapi kali ini dengan cara lain, dengan cara membuat atau memutar film yang diharapkan pendidikan HAM itu bisa berkelanjutan dan tidak perlu banyak orang, karena setelah dipublikasi baik itu lewat online, semua orang bisa akses hal ini," katanya lagi.

Lebih lanjut, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu mengemukakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Komnas HAM dengan filmaker dari Yogyakarta, wartawan, dan Asia Foundation.

"Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman komunitas film Papua atau Papuan Voices dan Dewan Kesenian Tanah Papua. Jadi ada lima film yang diputar dengan tema besar perjuangan keadilan," katanya pula.

Mengenai diskusi, Frits mengatakan melibatkan akademisi dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), produser film asal Yogyakarta, Dewan Kesenian Tanah Papua dan Komnas HAM.

"Diskusi tentang film dan kemudian tentu bicara tentang HAM. Ada film dokumenter konteks Papua, tapi juga ada film dari luar Papua dengan durasi ada yang 10 menit hingga 20 menit," katanya lagi.

Frits mengaku bahwa pemutaran film dan diskusi tersebut juga akan dilaksanakan di beberapa kabupaten lainnya di Papua pada tahun depan.

Elvira Rumkabu, akademisi dari Uncen mengapresiasi kegiatan tersebut karena menampilkan film dan diakhiri dengan diskusi yang menarik.

"Pemutaran film dengan isu menarik ini dan diskusinya, membangkitkan kesadaran kepada warga terkait peristiwa masa lalu, tetapi juga bagaimana memberikan gambaran, khususnya film dari komunitas Papuan Voices tentang pengungsi Nduga dan dampak lingkungan karena Freeport," katanya pula.

Menurut Ira, sapaan akrabnya, berdasarkan pemutaran film dan diskusi yang diinisiasi oleh Komnas HAM juga memberikan pemahaman lain bahwa permasalahan di Papua itu bukan saja terkait politik, merdeka atau referendum.

"Tetapi ada soal lain, seperti masalah lingkungan, perempuan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Ini bisa mengubah cara berpikir kita bahwa masalah di Papua itu kompleks bukan politik atau bicara soal merdeka," kata Ira.

Sedangkan, Nelson Paskalis Lokobal dari Papuan Voices Cabang Wamena yang membuat film dokumenter dengan judul "Memperjuangkan Keadilan di Tanah Sendiri" menjelaskan bahwa film yang dibuatnya itu bercerita tentang pengungsi Nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

"Film ini terkait pengungsi Nduga, berisi tentang pendidikan bagi anak-anak dan lainnya. Film ini berdurasi 15 menit, lokasi pengambilan gambar di Wamena dan di Nduga, dengan biaya yang tergolong minim, hanya semangat yang banyak," katanya lagi. (Ant)