Konferensi Kemitraan Bahas Prioritas bagi Disabilitas

NAIROBI, SATUHARAPAN.COM – Memprioritaskan penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam praktik kemanusiaan menjadi tema konferensi tahunan “International Humanitarian Partnership Conference” atau Konferensi Kemitraan Kemanusiaan yang digelar di Nairobi, Kenya, pada 21-22 September.

Seperti diberitakan situs resmi World Council of Churches (WCC) atau Dewan Gereja Dunia, oikoumene.org, pada hari Selasa (27/9), konferensi tersebut dihadiri lebih dari 140 praktisi kemanusiaan, akademisi, dan pendamping disabilitas atau lanjut usia.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Inter Agency Working Group on Disaster Preparedness for East and Central Africa (IAWG) atau Kelompok Kerja tentang Kesiapsiagaan Bencana untuk Timur Tengah dan Afrika tersebut, mengambil tema “Disability and Age Inclusion in Humanitarian Practice: Scaling Up Inclusive Practices toward the Achievement of Agenda 2030”, atau “Pelibatan Kelompok Disabilitas dan Lanjut Usia dalam Praktik Kemanusiaan: Usaha Meningkatkan Praktik Inklusif menuju Pencapaian Agenda 2030."

Konferensi itu memungkinkan peserta untuk merefleksikan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang biasa disebut sebagai Agenda 2030.

Agenda tema tersebut yakni "jangan meninggalkan satu orang pun di belakang," mendefinisikan bencana sebagai tantangan yang dihadapi kemanusiaan, sekaligus ancaman untuk pembangunan berkelanjutan.

Laporan Penyandang Disabilitas Dunia yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia menyatakan bahwa 15 persen dari populasi dunia terdiri atas kelompok disabilitas. Secara global, bila dibuat perbandingan, jumlah orang berusia di atas 60 tahun, satu berbanding delapan orang.

Peserta konferensi belum sependapat kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan  dalam respons kemanusiaan.

Dalam catatan kronologis kelompok kemanusiaan yang menangani disabilitas dan orang lanjut usia saat terjadi bencana dan kondisi darurat di berbagai belahan dunia menunjukkan, penyandang disabilitas dan usia lanjut belum dianggap sebagai faktor penunjang dan belum menjadi kepedulian bagi pembangunan baik sektor pemerintah maupun swasta.

Koordinator dari World Council of Churches Ecumenical Disabilities Advocates Network (EDAN) atau Jaringan Advokasi Penyandang Disabilitas Dewan Gereja Dunia, Samuel Kabue, menyerukan agar lebih banyak pihak memperhatikan penyandang disabilitas dan orang-orang yang terkategorikan paruh baya.

“Mereka jarang dimasukkan sebagai peserta aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan tanggap darurat di setiap wilayah,” kata dia.

Kabue mengamati saat ini banyak organisasi atau lembaga baik di tingkat internasional, nasional, hingga regional, baik oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kemanusiaan, perlahan-lahan mulai menunjukkan usaha mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia. 

Dia mencatat, konferensi khusus ini adalah bukti konkret dari upaya tersebut. "Berbagai kerangka kemanusiaan dan kebijakan salah satunya yakni Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai – sekarang menangani penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam praktik kemanusiaan dalam kerja konkret,” kata Kabue.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction merupakan program konkret yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tindak lanjut dari Konferensi Bencana Tingkat Dunia PBB yang ketiga tentang Pengurangan Risiko Bencana, yang digelar pada 2015.

Pada konferensi di Nairobi itu, peserta bersama-sama mendefinisikan tentang penyandang disabilitas dan pelibatannya, dengan mengacu kepada  “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, saat menjumpai  situasi darurat. Peserta juga berkesempatan berbagi apa yang mereka lakukan untuk menjangkau penyandang disabilitas dan lanjut usia di saat krisis. Peran komunikasi dan hubungan dengan media selama respons kemanusiaan juga dieksplorasi.

Peserta konferensi menyerukan kelompok-kelompok kemanusiaan dan pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan konkret guna memastikan penyandang disabilitas dan lanjut usia yang terkena dampak krisis memiliki akses ke bantuan penting untuk kelangsungan hidup mereka, seperti perlindungan dan pemulihan. Kelompok-kelompok ini juga harus berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi praktik kemanusiaan.  

Sebuah acara utama dari konferensi itu adalah peluncuran “Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action in East and Central Africa”. Piagam tersebut telah disahkan dalam World Humanitarian Summit atau Pertemuan Kemanusiaan Dunia pada Mei 2016. (oikoumene.org)

Editor : Sotyati