Konjen AS: Sukses Pilpres Jasa Presiden SBY

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – Konsul Jenderal AS di Surabaya Joaquin Monserrate menilai Pilpres 2014 yang sukses sebenarnya tidak terlepas dari jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menciptakan "jalan" demokrasi yang damai.

"Demokrasi atau proses transisi kepemimpinan yang damai itu merupakan warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat berarti, bahkan kepemimpinan beliau membuat pilpres di sini memecahkan rekor dunia dengan pemilih terbanyak di dunia dalam Pilpres 2014," katanya.

Ditemui di sela Halalbihalal Konjen AS di Surabaya (21/8), diplomat AS yang dua kali bertugas di Indonesia itu menjelaskan Pilpres 2008 di AS hanya diikuti 131 juta pemilih, tapi Pilpres 2014 di Indonesia diikuti 133,5 juta pemilih.

Di tempat terpisah, Pakar Ilmu Kemasyarakatan dari UIN Sunan Ampel Surabaya Akhmad Muzakki MAg M.Phil PhD menilai jajaran kepolisian cukup sukses dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres 2014 sejak kampanye, pemilihan, pengumuman, hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Cuma polisi memang terlalu antisipatif, tapi hal itu dapat dimaklumi, mengingat pilpres kali ini bersifat `head to head` dan kebetulan ada capres dari militer," kata sosiolog yang kini menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sunan Ampel Surabaya itu kepada Antara di Surabaya, Sabtu (23/8).

Mantan pengajar "Australian Defence Force Academy" (ADFA) selama 2,5 tahun itu mengaku tidak bisa membayangkan bila pemilu dan pilpres tidak sukses, karena pengalaman yang ada pada negara-negara lain, termasuk negara Muslim dan negara berkembang, justru menakutkan.

"Kalau mengaca pada negara-negara itu justru memunculkan kekerasan tanpa terkendali dan masuknya militer dalam kancah politik melalui kudeta, karena itu polisi patut diacungi jempol, sebab akhirnya memunculkan akal sehat yang menang dalam proses demokrasi itu," katanya.

Pendidik yang kini menjadi Sekretaris PWNU Jatim itu mengatakan konflik dalam pemilu dan pilpres kali ini memang ada karena sengitnya persaingan, namun konflik yang ada tidak sampai mengarah pada bentrokan atau benturan yang sangat tajam.

"Kalau meminjam istilah hukum itu tidak sampai ada konflik yang terstruktur, sistemik, dan masif atau TSM. Apalagi, polisi mampu bertindak dalam menjaga ketertiban tanpa melibatkan aparat militer, meski aparat TNI bisa saja turun atas permintaan Polri," katanya.

Selain itu, aparat TNI sendiri yang sedang berada dalam sorotan juga mampu menahan diri untuk bersikap hati-hati dan menghindari sikap yang mengarah pada sikap intervensi. "Jadi, aparat TNI juga sukses dalam menahan diri, padahal ada capres yang militer, lho," katanya. (Ant)