KontraS: Integritas Kualitas Budi Gunawan Meragukan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo akan memengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah.

Menurut Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri melalui pesan singkat di Jakarta, hari Jumat (2/9), Komjen Budi Gunawan diragukan integritas dan kualitasnya karena pernah menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Budi Gunawan diragukan integritas dan kualitasnya. Harus dipastikan bahwa kepala BIN yang nantinya dipilih tidak bermasalah hukum atau berpotensi menimbulkan masalah," kata Puri.

Meskipun status tersangka Budi Gunawan dibatalkan melalui putusan praperadilan yang cukup kontroversial oleh hakim Sarpin Rizaldi, Februari lalu, Puri berpendapat perkara korupsi yang menimpa Budi dapat sewaktu-waktu dibuka kembali jika ditemukan bukti yang cukup kuat.

KontraS juga menyoroti kelemahan Presiden Jokowi dalam penunjukan posisi pejabat publik yang selama ini tidak menggunakan mekanisme rekam jejak, seperti yang terjadi saat penunjukan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar yang kemudian bermasalah karena diketahui berkewarganegaraan ganda.

"Ada baiknya pak Presiden berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk memaksimalkan hak prerogatif yang dimilikinya dilengkapi dengan semangat akuntabilitas. Sayang kalau pejabat yang terpilih nanti masih tersandung urusan hukum, akan menyulitkan kinerja lembaga negara dan menurunkan kualitas kepercayaan publik," katanya lagi.

Menurut dia, penunjukan pejabat publik harus didasari aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, serta komitmen kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.

Sebelumnya, pada Jumat pagi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan surat pergantian Kepala BIN yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, kepada DPR RI.

Menurut dia, tidak ada periodisasi jabatan kepala BIN, sehingga pergantian itu merupakan regenerasi yang wajar.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menyatakan, yakin Presiden Joko Widodo memilih sosok Budi Gunawan dengan pertimbangan tertentu, salah satunya aspek kecakapan di bidang intelijen.

Meskipun Abdul mengakui adanya perbedaan latar belakang antara Budi dari Polri dengan Sutiyoso dari TNI, namun keduanya pasti dibekali ilmu intelijen oleh masing-masing institusi.

"Dunia intelijen bukan hal yang baru bagi pak BG karena di Kepolisian pasti mendapatkan ilmu intelijen," ujarnya lagi.

Surat Presiden Jokowi tentang pergantian kepala BIN akan ditindaklanjuti DPR dengan menggelar rapat paripurna DPR, kemudian rapat Badan Musyawarah DPR yang didalamnya mengamanahkan Komisi I untuk melakukan uji kelayakan.

Setelah itu, Komisi I DPR akan mengadakan rapat internal untuk menyusun jadwal uji kelayakan calon kepala BIN. (Ant)