Kopel: Hak Angket DPRD untuk Ahok Melemah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menduga hak angket yang ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI kian melemah.

Melemahnya hak angket ditandai dengan digelarnya rapat-rapat tertutup dan materi rapat yang dari awal tidak menghadirkan Ahok sebagai pihak tertuduh utama.

“Seandainya serius, DPRD harus melakukan rapat maraton dan terbuka mengundang semua pihak yang terlibat atau setidaknya tahu masalah yang dipersoalkan. Termasuk Kemendagri sendiri harusnya diundang dalam rapat hak angket untuk menjelaskan kronologis evaluasi atas dokumen yang dianggap palsu,” ujar Syamsuddin Alimsyah, Direktur Kopel seperti rilis yang dikirim kepada satuharapan.com Jumat (3/4) malam.

"Kalau ini hak angket nanti terhenti, kepercayaan publik kepada DPRD semakin buruk dan semakin meyakinkan bahwa DPRD selama ini tidak pernah serius bekerja melainkan hanya motif tertentu yang senang menggertak," Syam menambahkan.

Menurutnya, hak angket seharusnya dimanfaatkan untuk mengusut masalah yang difokuskan sejak awal. Hak angket pun telah diatur dalam konstitusi sebagai fungsi DPRD menjalankan pengawasan. Apabila angket diobral hanya karena motif menggertak, tentu akan mengganggu kewibaan legislatif.

Sebelumnya, penyelidikan oleh tim hak angket yang diketuai oleh Ongen Sangaji telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Tim angket pun telah menghadirkan pihak-pihak terkait, di antaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), konsultan e-budgeting, dan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni.

Rencananya paripurna merumuskan hak angket akan digelar akhir Maret, namun agenda tersebut setidaknya telah mengalami pengunduran jadwal selama tiga kali. Jika tak terjadi pengunduran jadwal lagi, paripurna angket akan dilaksanakan Senin (6/4) di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Editor : Eben Ezer Siadari