Korea Selatan Pertimbangkan Cabut Sanksi untuk Korea Utara

SEOUL, SATUHARAPAN.COM — Korea Selatan menyatakan sedang mempertimbangkan akan mencabut sanksi  terhadap Korea Utara, yang diberlakukan setelah Korea Utara menenggelamkan kapal perang Korea Selatan.

Dua setengah tahun lalu, kapal perang Korea Selatan ditenggelamkan Korea Selatan. Korea Selatan menyalahkan kapal selam Korea Utara karena  menorpedo kapal itu, menewaskan 46 pelaut di dalamnya.

Restriksi perdagangan dikenakan sebagai hukuman setelah muncul  kemarahan publik. Sanksi yang terkenal dengan nama “Sanksi  24 Mei” itu melarang semua perdagangan dan investasi dengan Korea Utara, kecuali kerja sama di kompleks industri Kaesong, yang memperbolehkan produksi namun membatasi pengembangan.

Tetapi, pada Jumat (1/11), Menteri Unifikasi Korea Selatan, Ryoo Kihl-jae mengatakan, Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan kemungkinan  pencabutan sanksi tersebut.

Menurutnya, opini masyarakat mengenai pencabutan Sanksi 24 Mei itu  terpecah. Katanya, sebuah keputusan besar oleh pemerintah  akan  dipertimbangkan, tetapi mereka harus melihat situasinya dulu.

Ryoo menyampaikan komentar itu dalam kesaksian di depan parlemen Korea Selatan, atau Dewan Nasional.

Jung Cheong-rae , wakil Partai Demokrat meminta agar sanksi pembatasan perdagangan terhadap Korea Utara dicabut. Ia mengemukakan kepada  anggota Dewan Nasional, restriksi itu telah menyebabkan kerugian ekonomi Korea Selatan.

Merujuk pada laporan lembaga riset Hyundai Research Institute, ujar Jung,  Sanksi 24 Mei itu mengakibatkan kerugian hampir 9 miliar dolar AS untuk Korea Selatan, dan  kerugian di pihak Korea Utara diperhitungkan sebesar 2,25 miliar dolar AS.

Partai Demokrat mendukung perdagangan dan hubungan dengan Korea Utara dan menjadi pengecam utama sanksi tersebut.

Perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengatakan, absennya mereka memungkinkan perusahaan-perusahaan China mengambil alih proyek-proyek yang mereka tinggalkan. (voaindonesia.com)

Editor : Sabar Subekti